Kelima, komitmen terhadap kepentingan rakyat. Wakil Presiden harus mendukung agenda pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata.
Dengan kriteria tersebut, Presiden perlu mempertimbangkan berbagai latar belakang calon, baik dari kalangan politik, pemerintahan, maupun profesional.
Nama dan popularitas tidak boleh menjadi ukuran utama. Integritas, pengalaman, kapasitas, serta kemampuan bekerja sama dengan Presiden harus menjadi pertimbangan mendasar.
Jangan Terjebak Kompromi Politik
Dalam sistem pemerintahan presidensial, dukungan politik memang penting. Namun, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi kompensasi bagi partai politik atau kelompok pendukung pemerintah.
Presiden Prabowo perlu menunjukkan bahwa keputusan mengusulkan dua calon benar-benar didasarkan pada kebutuhan negara.
Wakil Presiden yang baru harus mampu memperkuat kesinambungan pemerintahan, bukan membuka ruang konflik baru di antara elite politik.
DPR juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Apabila terdapat persoalan hukum, penyelesaiannya harus berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku. Jangan sampai proses konstitusional digunakan untuk kepentingan politik sesaat.
Rakyat sudah terlalu sering menyaksikan persaingan elite yang menyita energi bangsa. Sementara persoalan lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, pergantian Wakil Presiden harus menjadi momentum memperkuat pemerintahan dan memperbaiki kualitas demokrasi.
Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Panglima
Pengalaman meliput berakhirnya pemerintahan Gus Dur pada Juli 2001 memberikan pelajaran bahwa perjalanan kekuasaan tidak selalu berlangsung sesuai harapan. Namun, negara harus tetap berjalan dan institusi demokrasi harus dihormati.
Kini, setelah Gibran menyatakan berhenti, Indonesia kembali menghadapi ujian dalam proses pergantian kepemimpinan nasional.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan menunjukkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar keputusan politik, melainkan tanggung jawab konstitusional yang menentukan arah pemerintahan.
MPR harus bekerja sesuai UUD 1945. DPR harus mengedepankan kepentingan rakyat. Seluruh elite politik juga harus menahan diri dan menghindari pertarungan kepentingan yang tidak produktif.
Indonesia tidak kekurangan tokoh. Persoalannya adalah menemukan figur yang memiliki integritas, pengalaman, kemampuan kenegaraan, serta keberanian menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru