Oleh:Dr. Selamat Ginting
Pendahuluan
BERHENTINYA Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian pejabat dalam pemerintahan. Peristiwa ini merupakan babak akhir dari sebuah perjalanan Politik yang sejak awal menyimpan kontroversi mengenai dinasti kekuasaan, intervensi politik, perubahan aturan pencalonan, hingga persoalan persyaratan administratif seorang calon pemimpin nasional.
Karena itu, publik jangan hanya melihat pengunduran diri Gibran sebagai tindakan seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Ada rangkaian persoalan politik dan hukum yang perlu dibaca secara utuh.
Apalagi, jika benar pengunduran diri tersebut terjadi ketika pilihan politiknya semakin menyempit: dimundurkan melalui proses konstitusional atau mengundurkan diri sebelum menghadapi konsekuensi politik yang lebih besar.
Untuk memahami bagaimana Gibran bisa menjadi Wakil Presiden dan kemudian harus meninggalkan jabatan tersebut, kita perlu menarik kembali sejarah politik yang melatarbelakanginya.
Dinasti Jokowi dan Ambisi Mempertahankan Kekuasaan
Perjalanan politik Gibran menuju kursi Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejak 2021, publik menyaksikan munculnya dua figur keluarga Jokowi dalam kontestasi politik daerah. Gibran menjadi Wali Kota Solo, sedangkan menantunya, Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan. Keduanya merupakan bagian dari generasi penerus keluarga Jokowi yang mulai menempati posisi strategis dalam pemerintahan.
Pada periode yang sama, muncul pula wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Wacana tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh politik dan elite pemerintahan.
Nama Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti, hingga M. Qodari pernah dikaitkan dengan berbagai dinamika politik mengenai keberlanjutan kepemimpinan Jokowi.
Namun, gagasan tiga periode menghadapi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat dan kekuatan politik, termasuk Megawati Soekarnoputri.
Ketika peluang memperpanjang kekuasaan melalui perubahan masa jabatan semakin sulit, muncul persoalan lain: bagaimana mempertahankan pengaruh politik setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden?
Dalam perspektif politik kekuasaan, keberadaan anggota keluarga dalam jabatan strategis dapat menjadi salah satu instrumen mempertahankan pengaruh. Di sinilah posisi Gibran menjadi penting.
Tetapi, Gibran menghadapi satu kendala mendasar. Usianya belum mencapai 40 tahun, sementara Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru