Jabatan Wakil Presiden bukan jabatan politik biasa. Ia merupakan jabatan konstitusional yang harus diperoleh melalui proses pemilihan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, persoalan ijazah tidak dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi politik atau pembelaan dari kelompok pendukung. Harus ada kepastian hukum mengenai status persyaratan pencalonannya.
Jalan Menuju Pemakzulan dan Pilihan Mundur
Ketika persoalan hukum tersebut semakin menguat, tekanan politik terhadap Gibran memasuki babak baru.
Pada 11 November 2026, DPR disebut menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait kemungkinan pemakzulan Gibran.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan Wakil Presiden telah memasuki wilayah pertanggungjawaban kelembagaan negara.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian presiden atau wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik sepihak DPR.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran tertentu, termasuk perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Prosesnya harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Artinya, persoalan Gibran bukan semata-mata mengenai siapa yang menghendaki dirinya mundur, melainkan apakah terdapat dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengakhiri masa jabatannya.
Dalam situasi seperti ini, pengunduran diri dapat menjadi pilihan politik untuk menghindari proses pemberhentian yang lebih panjang dan terbuka.
Jika benar Gibran mengundurkan diri pada 12 November 2026, sebagaimana disebut dalam kronologi tersebut, maka publik perlu melihatnya secara proporsional.
Jangan terburu-buru menganggap pengunduran diri sebagai bukti kenegarawanan. Sebaliknya, jangan pula menyimpulkan bahwa pengunduran diri otomatis merupakan pengakuan atas seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Yang harus diuji adalah alasan pengunduran diri, status hukum persyaratan pencalonan, serta pertanggungjawaban atas proses politik yang mengantarkannya ke jabatan tersebut.
Dengan kata lain, pilihan mundur atau dimundurkan merupakan dua jalan politik yang berbeda, tetapi keduanya harus tetap tunduk pada konstitusi.
Prabowo Menghadapi Ujian Politik dan Ketatanegaraan
Berhentinya Gibran juga menjadi ujian tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto.
Sejak awal, hubungan politik Prabowo dan Jokowi dibangun melalui kompromi kekuasaan. Masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan bagian penting dari kompromi tersebut.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru