Anwar Usman, yang ketika itu menjabat Ketua MK dan merupakan adik ipar Jokowi, ikut menangani perkara yang berhubungan langsung dengan kepentingan politik keluarganya.
Persoalan konflik kepentingan tersebut kemudian diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Meskipun demikian, putusan perkara Nomor 90 tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh sanksi etik tersebut.
Di sinilah persoalan ketatanegaraan menjadi sangat penting.
Sebuah putusan pengadilan dapat tetap memiliki kekuatan hukum, tetapi proses yang melahirkannya dapat menyisakan persoalan etik dan legitimasi publik.
Dalam negara demokrasi, legalitas formal tidak selalu identik dengan legitimasi politik. Ketika masyarakat melihat adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, kepercayaan terhadap institusi negara dapat mengalami penurunan.
Gibran akhirnya menjadi calon wakil presiden, tetapi kontroversi yang menyertai pencalonannya tidak pernah sepenuhnya hilang.
Persoalan Ijazah: Kontroversi Kedua yang Menghantui Gibran
Setelah persoalan usia pencalonan, muncul kontroversi berikutnya mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu adalah pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Persoalan kemudian berkembang terkait dokumen pendidikan Gibran dan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada 2019.
Dalam kronologi yang disampaikan, terdapat dua perkembangan hukum yang menjadi titik penting.
Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana dan pihak-pihak terkait, yang disebut tidak menemukan fakta bahwa Gibran memiliki ijazah SLTA atau sederajat.
Kedua, putusan kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 dalam perkara yang diajukan Subhan Palal, yang disebut membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Kedua perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan seorang Wakil Presiden.
Namun, perlu dibedakan secara cermat antara tidak ditemukannya bukti dalam suatu perkara, pembatalan dokumen administratif, dan penetapan bahwa seseorang secara hukum tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Apabila persyaratan pendidikan memang tidak terpenuhi, persoalannya bukan lagi sekadar kontroversi politik, melainkan menyangkut kelayakan konstitusional seorang pejabat negara.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru