Namun, apabila Gibran benar-benar meninggalkan jabatan Wakil Presiden, Prabowo akan menghadapi konsekuensi politik yang tidak sederhana.
Pertama, hubungan politik dengan kelompok pendukung Jokowi berpotensi mengalami perubahan. Sebagian jaringan politik yang sebelumnya berada dalam satu barisan dapat mengambil posisi baru.
Kedua, peta koalisi pemerintahan dapat mengalami penyesuaian. Partai-partai politik akan menghitung ulang kepentingan dan posisi mereka dalam pemerintahan.
Ketiga, Prabowo memperoleh kesempatan untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak bergantung pada satu keluarga politik atau satu jaringan kekuasaan.
Tetapi, kesempatan itu hanya akan bermakna apabila Prabowo mampu memperkuat independensi pemerintahan, supremasi hukum, dan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik.
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: persoalan Gibran bukan hanya persoalan pribadi Gibran. Ini adalah persoalan bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana institusi negara menjaga dirinya dari intervensi kepentingan keluarga, kelompok, maupun oligarki politik.
Pelajaran Demokrasi: Negara Bukan Milik Keluarga
Perjalanan Gibran dari Wali Kota Solo menuju kursi Wakil Presiden, kemudian menghadapi persoalan yang berujung pada pengunduran dirinya, menyisakan pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia.
Pertama, kekuasaan tidak boleh diwariskan melalui mekanisme politik yang mengabaikan prinsip kesetaraan kesempatan. Demokrasi memang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berkompetisi, tetapi kompetisi harus berlangsung dalam aturan yang sama bagi semua orang.
Kedua, lembaga negara harus bebas dari konflik kepentingan. Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga konstitusi, bukan instrumen untuk menyelesaikan persoalan politik keluarga penguasa.
Ketiga, persyaratan administratif dan hukum bagi calon pejabat publik tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas yang dapat disesuaikan berdasarkan kepentingan politik.
Keempat, Presiden harus memiliki kemandirian dalam menentukan arah pemerintahan. Tidak boleh ada kesan bahwa seorang presiden harus menjalankan kompromi politik yang diwariskan oleh pendahulunya.
Kelima, DPR, MK, MA, dan MPR harus menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik.
Kesimpulan
Pada akhirnya, persoalan terbesar dari perjalanan Gibran bukan sekadar bagaimana ia bisa menjadi Wakil Presiden atau mengapa ia harus berhenti. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana proses politik dapat membawa seseorang ke jabatan tertinggi kedua di republik ini melalui kontroversi yang begitu panjang.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru