Dengan demikian, jalan menuju kursi Wakil Presiden membutuhkan perubahan aturan.
Prabowo dan Gibran: Benarkah Sebuah Lamaran Politik?
Narasi yang selama ini berkembang adalah Prabowo Subianto yang mengajak Gibran menjadi calon wakil presiden. Bahkan, muncul cerita bahwa Prabowo sampai beberapa kali menyampaikan tawaran kepada putra Jokowi tersebut.
Namun, narasi itu tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan proses politik di balik pencalonan Gibran.
Ada pertanyaan mendasar: apakah Gibran benar-benar merupakan pilihan pertama Prabowo, atau justru menjadi pilihan yang muncul setelah ruang politik Prabowo semakin terbatas?
Dalam bahan kronologi politik yang berkembang, Prabowo disebut semula memiliki sejumlah alternatif calon wakil presiden. Namun, dinamika politik, perubahan konfigurasi koalisi, dan persoalan terhadap sejumlah figur yang dipertimbangkan membuat pilihan tersebut semakin menyempit.
Pada saat yang sama, hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin memburuk. Ketika Megawati memperlihatkan jarak politik dengan Jokowi, pilihan Jokowi untuk membangun kedekatan dengan Prabowo semakin menguat.
Dalam konteks tersebut, Gibran menjadi titik temu kepentingan politik Jokowi dan Prabowo.
Jokowi memperoleh peluang mempertahankan pengaruh politik melalui putranya. Sementara Prabowo memperoleh dukungan politik dari presiden yang masih memiliki pengaruh besar terhadap birokrasi, partai politik, dan jaringan kekuasaan saat itu.
Maka, pertanyaan apakah Prabowo memilih Gibran karena kehendak pribadi atau karena tekanan konfigurasi politik perlu dijawab melalui bukti, bukan sekadar cerita tentang siapa yang melamar siapa.
Sebab, dalam politik, sebuah keputusan yang tampak sukarela belum tentu lahir dari ruang pilihan yang sepenuhnya bebas.
Putusan MK dan Kontroversi Jalan Konstitusional
Titik paling menentukan dalam perjalanan Gibran menuju kursi Wakil Presiden adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Permohonan yang diajukan Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta, meminta perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan tersebut membuka pengecualian terhadap ketentuan usia minimal 40 tahun bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Secara politik, putusan tersebut langsung mengubah peta pencalonan. Gibran yang sebelumnya belum memenuhi syarat usia akhirnya memiliki jalan untuk maju sebagai calon wakil presiden.
Namun, proses pengambilan putusan itu menimbulkan persoalan serius mengenai independensi hakim konstitusi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru