BANDA ACEH – Kedekatan historis Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi penyebab utama sulitnya publik memercayai bahwa Listyo sebagai end user atau penerima hasil akhir dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro menanggapi keraguan masyarakat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan peran para tersangka kasus akses ilegal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11).
Agung menilai bahwa situasi ini tidak bisa dilepaskan dari cara kerja opini publik yang terbangun dari rekam jejak hubungan personal masa lalu.
Mengingat Listyo Sigit merupakan figur yang memegang masa jabatan terlama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dimulai saat ini.
“Top of mind mereka itu kan Pak Listyo ini paling lama menjabat di masa Pak Jokowi ya. Nah, sisanya di masa Pak Prabowo, seperti itu. Jadi wajar kalau persepsi mereka mengatakan sebaliknya,” ujarnya, Jumat (13/11).
Kedekatan antara Listyo Sigit dan Jokowi sudah terbangun sejak 2011. Semasa Listyo masih menjabat sebagai Kapolresta Surakarta, sementara Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Kedekatan historis inilah yang membuat publik sulit melepaskan asumsi tersebut dari pusaran kasus dugaan penyadapan yang tengah diusut.
“Jadi relasinya jauh sebelum (Jokowi) menjadi Presiden sudah dekat, apalagi ketika menjadi Presiden pasti sangat dekat,” terangnya.
Agung menegaskan, opini masyarakat tidak bisa dipaksa untuk langsung berubah dalam waktu singkat.
Satu-satunya cara paling efektif bagi institusi Polri adalah membuktikan profesionalitas melalui kerja nyata yang transparan.
“Polri profesional saja. Cara mengubah persepsi itu apa? Ya kinerja yang oke, pembuktian yang transparan, penyidikan yang akuntabel, ya. Sehingga apa? Persepsi itu bisa terbit perlahan. Karena kan persepsi itu nggak bisa dipaksa,” tegasnya.
Duduk Perkara Kasus Penyadapan Prabowo
Sebelumnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11), Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan peran dari empat orang tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkapkan bahwa Listyo Sigit berperan sebagai pihak yang memberikan perintah, menentukan target, hingga menjadi end user penerima laporan hasil penyadapan.
Perintah tersebut melibatkan sejumlah perwira tinggi lain, termasuk Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai dewan penasihat Monitoring Center (MC) Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang diduga meneruskan perintah hingga memerintahkan penghapusan data serta pembubaran grup komunikasi
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru