Jika seluruh rangkaian tersebut terbukti memperlihatkan adanya penyalahgunaan pengaruh kekuasaan, maka yang harus dievaluasi bukan hanya individu yang bersangkutan, melainkan juga sistem politik yang memungkinkan hal itu terjadi.
Negara tidak boleh menjadi alat mempertahankan kekuasaan keluarga. Konstitusi tidak boleh menjadi instrumen untuk melayani kepentingan dinasti. Dan jabatan Wakil Presiden tidak boleh diperlakukan sebagai hasil kompromi yang mengabaikan persyaratan hukum.
Gibran mungkin menjadi babak penting dalam sejarah politik keluarga Jokowi. Namun, pelajaran yang harus diambil bangsa ini jauh lebih besar: demokrasi Indonesia tidak boleh dibangun di atas kehendak orang kuat, melainkan di atas supremasi konstitusi.
Sebab, dalam sebuah republik, yang harus bertahan bukan dinasti kekuasaan, melainkan negara dan konstitusinya.rmol.id
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru