BANDA ACEH – Divisi Propam Polri memeriksa Brigjen TK terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keterangan perwira tinggi tersebut juga didalami penyidik untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara itu.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (14/11/2026).
Isir menjelaskan, pemeriksaan terhadap Brigjen TK tidak hanya dilakukan melalui mekanisme propam. Keterangannya juga menjadi bagian dari pendalaman penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta. Sanksi tersebut diputuskan melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.
Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh Politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut
Dalam perkara ini, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki ancaman pidana maksimal 8 tahun
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru