BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa presiden memberikan tenggat waktu selama satu pekan kepada partai-partai Politik pengusung untuk mendiskusikan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.Zulkifli menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Arahan tersebut disampaikan sang presiden dalam pertemuan tertutup bersama para ketua umum dan petinggi partai koalisi pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat.
“Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah Bapak Presiden,” ujar Zulkifli Hasan dikutip Sabtu (14/11/2026).
Menurut Zulkifli, Presiden Prabowo belum mengumumkan maupun menetapkan nama kandidat pada pertemuan malam itu karena kepala negara memiliki agenda kunjungan kerja ke dalam dan luar negeri.
Prabowo diketahui dijadwalkan menghadiri kegiatan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya ia akan melanjutkan perjalanan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Pembahasan lanjutan mengenai figur pengganti wapres baru akan digelar kembali setelah sang presiden merampungkan rangkaian agenda kenegaraan tersebut.
“Nah, pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada beliau di Minggu depan ya,” tutur Zulkifli.
Pertemuan di Istana Bogor tersebut dihadiri sejumlah pimpinan partai koalisi, di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad hingga Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza.
Sebelumnya Politikus Muda Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.
“Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” kata Gibran.


















































































































Komentar Terbaru