WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menjadi pembicara dalam acara Rembuk Nasional Pemuda Indonesia III di The Tribrata, Jakarta Selatan.
Daftar Isi
Ia memastikan stok beras nasional aman hingga 10 bulan ke depan. Karena cadangan beras nasional tercatat telah mencapai 4,5 juta ton.
Saleh membandingkan ketahanan pangan Indonesia dengan negara maju seperti Inggris, mengingat baru-baru ini pemerintah Inggris mengimbau warganya untuk menimbun makanan kaleng dan air minum kemasan.
Tepatnya tanggal 26 Oktober, pemerintah Inggris mengeluarkan kampanye kepada masyarakatnya Be Ready, yang mendorong setiap rumah tangga memiliki persediaan untuk bertahan selama 72 jam atau tiga hari.
Selain makanan dan air, warga disarankan menyimpan obat-obatan, uang tunai, senter, baterai cadangan, dan radio darurat.
Persiapan ini ditujukan untuk mengantisipasi gangguan layanan penting akibat cuaca ekstrem, serangan siber, hingga ancaman keamanan terhadap eskalasi konflik atau ancaman dari negara-negara yang bermusuhan.
Kampanye Be Ready menurut Saleh menunjukkan kerentanan pasokan pangan yang bahkan mulai dirasakan oleh negara-negara di kawasan Eropa.
Sebaliknya, Indonesia dinilai lebih siap. Bukan 3 hari tapi selama 10 bulan. Saleh kemudian memuji ini adalah strategi dan gagasan dari Presiden kita yang sangat kita banggakan.
Yang harus diantisipasi dan diwaspadai, menurut Saleh adalah kontrol pangan dunia.
Karena itu, dia terus berkomitmen mewujudkan empat fokus utama, yakni swasembada pangan, pengembangan makanan bergizi, ketahanan energi dan hilirisasi.
Benarkah Indonesia Siap Menghadapi Ancaman Krisis Pangan dan Konstelasi Dunia?
Sebenarnya, kesiapsiagaan atau Be Ready di Eropa sudah digalakkan bertahap melalui kebijakan nasional dan regional, sejak 2019 lalu diperluas ke tingkat Uni Eropa.
Di antaranya seperti Swedia melalui buku panduan “ If Crisis or War Comes” dan Finlandia
Komisi Eropa resmi meluncurkan kampanye “Preparedness Union Strategy” secara komprehensif setelah penyusunan Laporan Niinistö, diusulkan akhir 2024 oleh mantan Presiden Finlandia Sauli Niinistö dan disahkan awal 2025.
Kampanye ini bertujuan menyatukan standar kesiapsiagaan sipil dan militer di seluruh negara anggota EU. Sekaligus membangun kesadaran (awareness) dan mengubah mentalitas masyarakat agar siap menghadapi berbagai krisis tak terduga.
Ancaman utama yang diantisipasi di antaranya adalah ancaman geopolitikdan keamanan misalnya eskalasi konflik di Eropa Timur (seperti perang Rusia-Ukraina) hingga kelangkaan pasokan air atau energi dan rantai pasokan obat-obatan.
Singkat kata “Be Ready” adalah langkah preventif pemerintah negara-negara Eropa agar warganya tidak panik, tahu apa yang harus dilakukan, dan memiliki stok kebutuhan dasar saat terjadi krisis mendadak. Jepang diberitakan juga meminta warganya untuk stok bahan pokok (makanan, minum, air, obat dan lainnya).
Kampanye ini tidak kaleng-kaleng karena ada sekitar 33 negara yang mengampanyekan sekaligus memiliki panduan resmi serupa agar warganya bersiap menghadapi krisis. Ada Perancis, Belgia, Belanda, Jepang, Kanada, Meksiko, uni eropa, Swedia, Norwegia, taiwan, Jerman, Denmark, Finlandia, Polandia, Swiss, Austria, Singapura, Selandia Baru, Kolombia, Argentina, hingga Brasil. Sebagian mereka masuk menjadi negara maju. Tetap saja merasa tidak aman.
Pertanyaannya mengapa bisa negara yang dikatakan maju dan modern begitu panik menghadapi segala ancaman?
Bagaimana mereka memaknai kesejahteraan, jika apa yang mereka miliki belum menjamin sejahtera itu sendiri?
Indonesia adalah negara pengimpor total, ketika negara maju membatasi ekspor mereka karena kampanye “Be Ready” ini, habislah riwayatnya. Karna persiapan stok beras saja tidak cukup jika kedaulatan saja di bawah ketiak negara kafir, contohnya Amerika.
Syariat Islam Jaminan Sejahtera
Syariat Islam jika diterapkan secara Kafah, tidak saja menciptakan keadilan, namun juga berkah dunia akhirat.
Negara wajib hadir seratus persen menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok, tidak hanya tingkat rumah tangga, tapi seluruh warga,
Hal ini karena negara atau pemimpin adalah raa’in (pelayan umat) sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
“Imam/Khalifah adalah penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.”(HR. Bukhari dan Muslim).
Fungsi ini yang tidak ada pada negara-negara yang hari ini mengkampanyekan cara bertahan hidup dari segala sisi.
Negara tak ubahnya koodinator yang hanya menunjukkan jalur evakuasi ketika terjadi bencana. Tapi akar masalah benacan tak pernah disentuh.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara wajib menjamin ketersediaan pangan dan air bagi seluruh warga, terutama saat masa damai maupun krisis.
Khalifah Umar bin Khattab begitu sigap mengelola krisis kelaparan parah (Am ar-Ramadah) dengan mendirikan lumbung-lumbung logistik negara (Dar ad-Daqiq) dan mendatangkan pasokan bahan makanan secara besar-besaran dari wilayah lain seperti Mesir dan Syam.
Sistem ekonomi Islam juga melarang keras praktik penimbunan barang pokok oleh pihak swasta yang dapat memicu kelangkaan dan kepanikan masyarakat saat isu krisis mencuat.
Sumber daya alam vital seperti air bersih, energi (listrik/bahan bakar), dan jaringan strategis dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyah ammah) yang wajib dikelola langsung oleh negara.
Hari ini dengan alasan keterbatasan dana dah tenaga ahli, maka negara sengaja menawarkan berbagai potensi vital kepada swasta.
Harapannya bisa dikerjakan lebih profesional dan investasi ini bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia, menunjukkan eksistensi di dunia global sebagai negara kaya dengan banyaknya investasi, padahal pada saat yang sama kedaulatan negara hilang.
Potensi pendapatan utama negara kosong, berganti dengan pungutan pajak yang tinggi, bertahun-tahun dan merata untuk semua obyek. Inilah yang menyebabkan negara hanya bisa menjalankan mode bertahan hidup minimalis, ketika ada ancaman di luar kemampuan mereka “Be Ready” jadi tameng.
Dalam sistem Islam, negara memiliki departemen Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat (Diwan al-Hisbah & Biro Khusus), yang memiliki otoritas penanggulangan bencana.
Di bawah komando Khalifah diwan ini bertugas memetakan risiko bencana, cuaca ekstrem, dan gangguan keamanan.
Distribusi cepat dan terkoordinasi. Alih-alih meminta warga bertahan secara mandiri di rumah masing-masing selama beberapa hari tanpa bantuan, aparat negara (qadhi hisbah dan militer) dikerahkan langsung untuk memastikan jalur distribusi air, pangan, dan layanan medis tetap berjalan ke titik-titik terdampak.
Karena bencana alam memang tidak bisa diprediksi datangnya tapi bisa dimitigasi dampaknya. Tentu negara akan mengerahkan tekhnologi dan ahli terbaiknya.
Negara wajib menjadikan keamanan dalam dan luar negeri berada dalam keamanan kaum muslim, bukan negara kafir atau lembaga perdamaian dunia seperti PBB misalnya.
Pencegahan ancaman militer. Potensi konflik militer yang kerap muncul hari ini akibat negara-negara besar sedang berebut pengaruh.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya “Mafahim Siyasiya fi Hizbut Tahrir” menjelaskan, bahwa faktor pendorong dari awal sejarah hingga hari kiamat salah satunya adalah dorongan atas manfaat materi.
Segala perjanjian atau konflik yang terjadi bersumber dari kerakusan akan kekayaan bangsa lain.
Dan memang sistem kapitalisme tak pernah bisa lepas dari caranya bertahan hidup yaitu menjajah, baik dengan perjanjian maupun secara paksa.
Negara Khilafah dengan perhanan mandiri diwujudkan dengan pembangunan industri militer dan pertahanan perbatasan (ribath) agar ancaman perang dapat diredam sebelum menyentuh wilayah sipil.
Jelas ini membutuhkan biaya tak sedikit, maka potensi SDA negara-negara muslim akan dikelola secara mandiri dan dikumpulkan di Baitulmal.
Khalifahlah nantinya yang mendistribusikan sesuai pandangannya mana yang lebih maslahat bagi umat.
Jelas di sini tidak ada campur tangan asing, baik bentuk kerjasama dalam organisasi global, karena sejatinya itu hanyalah alat bagi negara kafir mendominasi negara muslim yang kaya raya.
Seandainya semua negara muslim bersatu sebagaimana ketika Daulah Islam tegak, maka kekuatan kaum muslim akan sangat mampu melampaui kemampuan negara adidaya hari ini.
Dan bisa menstabilkan kondisi dengan penerapan syariat Islam. Dunia pun diatur dengan Wahyu, bukan semata saling berseteru sebagaimana hari ini.
Kampanye “Be Ready” jelas akan beralih makna, bukan lagi menghadapi keganasan dunia tapi bagaimana menjadikan iman dan ibadah pengantar menuju surga. Sebab Allah rida ketika manusia tak lagi menduakannya secara menyeluruh.
Wallahu alam bissawab.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru