Segera Ajukan Calon Panglima TNI ke DPR
Di sisi lain, pergantian Panglima TNI tidak bisa disamakan dengan pergantian menteri. Untuk itu, Prabowo harus mengajukan calon pengganti Agus, selanjutnya diproses di DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2025.
Aturan tersebut juga mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Panglima didasarkan pada kepentingan organisasi TNI. Jabatan itu dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.
Artinya, Prabowo perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi militer sekaligus kalkulasi Politik di parlemen sebelum mengambil keputusan mengganti Agus.
Sebelumnya, wacana pergantian Agus sempat mencuat setelah Prabowo mengganti Kapolri. Namun, Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto pada 8 Oktober 2026, menegaskan, belum mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR, terkait pergantian Panglima TNI.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad pernah menyampaikan bahwa, berdasarkan informasi Presiden Prabowo belum terbetik rencana untuk mengganti Agus.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru