Oleh: Dr. Lukman Nul Hakim1
Daftar Isi
KAMIS, 12 November 2026, menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Ia menjadi wakil presiden pertama sejak Reformasi 1998 yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai.
Langkah tersebut diambil setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menganulir keabsahan dokumen penyetaraan ijazah sekolah menengahnya, yang ia tempuh di luar negeri. Padahal, dokumen itu merupakan syarat pencalonan wakil presiden. Wacana pemakzulan pun mulai bergulir di parlemen. Dalam pernyataan perpisahannya, Gibran menegaskan bahwa keputusan itu bersifat pribadi, tidak berkaitan dengan ijazah, dan seluruh dokumen pendidikannya lengkap.
Menurut saya, peristiwa ini tidak cukup dibaca sebagai nasib seorang Gibran. Gibran merupakan representasi “geng Solo”, yaitu jejaring keluarga, relawan, dan loyalis yang tumbuh bersama karier politik Joko Widodo sejak ia menjadi wali kota Solo, lalu ikut naik ke panggung nasional. Jalan Gibran ke kursi wakil presiden pun dibuka oleh Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang syarat usia, ketika MK dipimpin Anwar Usman, ipar Jokowi, yang belakangan dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK. Dari Balai Kota Solo ke Istana, perjalanan Gibran memperlihatkan bagaimana kekuasaan keluarga dirawat dan diwariskan.
Saya mengira publik akan menimbang ulang dukungannya kepada “geng Solo” setelah serangkaian kontroversi selama satu dekade terakhir, seperti revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah, UU Cipta Kerja yang sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, hingga Ibu Kota Nusantara yang kajian lingkungannya baru disusun setelah keputusan politik diambil. Kereta cepat Whoosh, yang semula dijanjikan tanpa uang negara, kini meninggalkan utang lebih dari Rp116 triliun, dan pemerintah mulai menimbang APBN untuk menanggungnya. Bandara Kertajati bahkan diakui pemerintah sendiri sebagai proyek gagal karena sepi penumpang. Puncaknya, putusan MK tentang syarat usia mengubah tafsir UU Pemilu dan meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi, semua itu nyaris tidak menggerus kecintaan banyak warga kepada Jokowi dan keluarganya.
Hal ini tampak jelas di kolom komentar unggahan Instagram Narasi Newsroom yang berjudul “Gibran: Keputusan Mundur Ini Tidak Berkaitan dengan Ijazah”. Seorang warganet menulis bahwa ia sedih melihat “mas Gibran” harus mundur, padahal kerja kerasnya untuk negara “sangatlah nyata”. Menurutnya, sebaik apa pun kinerja Gibran, orang yang sudah benci akan tetap membenci. Warganet lain bahkan meyakini bahwa Allah sedang menyelamatkan Jokowi dan keluarganya, dan bahwa kebaikan mereka hanya tampak salah di mata orang yang membenci.
Membaca komentar-komentar tersebut, saya tercenung dan bertanya-tanya. Mengapa mereka tetap setia, padahal sisi negatifnya begitu terang benderang? Untuk itu saya mencoba mencari jawabannya dalam literatur psikologi. Ulasan berikut adalah kemungkinan-kemungkinan penjelasannya. Saya katakan kemungkinan, karena manusia adalah makhluk yang kompleks. Banyak faktor yang mengarahkan seseorang pada satu keputusan.
Penjelasan Psikologis
Berdasarkan literatur yang saya baca, setidaknya ada tiga kata kunci, yaitu (1) jebakan konsistensi, (2) ikatan identitas dan emosi, serta (3) lingkungan informasi .
Jebakan Konsistensi
Saya mulai dari hal yang paling sering saya bahas di kelas pengambilan keputusan. Salah satu temuan paling kokoh dalam psikologi sosial adalah kecenderungan manusia untuk konsisten dengan pilihan awalnya. Cialdini (1984) menyebutnya prinsip commitment and consistency. Sekali kita menyatakan dukungan, apalagi secara terbuka dan berulang, mengubah sikap terasa seperti mengakui bahwa kita keliru. Dan siapa yang senang mengaku keliru?
Staw (1976) menyebut gejala serupa sebagai escalation of commitment atau eskalasi komitmen. Semakin besar investasi emosional dan sosial kita pada sebuah pilihan, semakin keras kita mempertahankannya, bahkan ketika bukti menunjukkan arah sebaliknya.
Mekanisme di baliknya dijelaskan oleh Festinger (1957) melalui teori disonansi kognitif (cognitive dissonance). Manusia tidak nyaman memegang dua keyakinan yang bertentangan sekaligus, misalnya “saya pendukung Jokowi” dan “Jokowi melemahkan demokrasi”. Cara termudah meredakan ketegangan tersebut bukan dengan mengubah dukungan, melainkan dengan mengecilkan informasi yang mengganggu. Di sinilah motivated reasoning atau penalaran termotivasi bekerja (Kunda, 1990). Informasi yang mendukung keyakinan diterima dengan mudah, sedangkan informasi yang mengganggu dicurigai, diabaikan, atau dianggap fitnah. Maka muncullah kalimat-kalimat yang akrab di telinga kita: “semua presiden juga begitu”, “yang penting kerjanya nyata”, atau “itu kan putusan MK, bukan Pak Jokowi”. Komentar warganet bahwa para pengkritik hanyalah orang yang sejak awal membenci merupakan contoh yang sangat nyata. Pembenaran semacam ini sesungguhnya merupakan mekanisme pertahanan diri yang wajar, dan kita semua melakukannya. Haidt (2006) punya metafora yang pas untuk ini: emosi adalah gajah yang besar dan kuat, sedangkan rasio adalah penunggang kecil di punggungnya, yang lebih sering mencari pembenaran ke mana gajah sudah melangkah.
Kunda (1990) juga membedakan dua tujuan berpikir, yaitu accuracy goals atau keinginan mengetahui yang benar, dan directional goals atau keinginan sampai pada kesimpulan tertentu. Para pendukung yang setia tetap berpikir, bahkan berpikir keras, tetapi untuk tujuan yang kedua. Komentar warganet tadi buktinya. Mereka tidak sekadar meluapkan perasaan, melainkan menyusun argumen.
Ikatan identitas dan emosi
Menurut teori identitas sosial (Tajfel & Turner, 1979), kita mendefinisikan diri melalui kelompok. Dunia sosial dibagi menjadi “kami” dan “mereka”, atau mindset ingroup vs outgroup. Bagi banyak orang, mendukung Jokowi bukan sekadar pilihan politik, melainkan identitas: wong cilik, orang daerah, orang yang muak dengan elite lama. Ketika identitas terlibat, kritik terhadap sang tokoh terasa seperti serangan terhadap kelompok sendiri. Respons alamiahnya adalah membela, bukan menimbang.
Ikatan tersebut diperkuat oleh kedekatan emosional. Blusukan, makan di warung, dan gaya bicara yang sederhana membangun apa yang disebut parasocial relationship atau hubungan parasosial (Horton & Wohl, 1956), yaitu rasa kenal dan dekat secara pribadi dengan tokoh yang sebenarnya tidak pernah kita temui. Yang menarik adalah sapaan “mas Gibran” dan doa yang tulus dalam komentar tadi. Itu bahasa orang yang merasa dekat. Perasaan positif semacam ini lalu menjadi jalan pintas berpikir yang oleh Slovic dkk. (2007) disebut affect heuristic: ketika kita menyukai seseorang, kita cenderung menilai manfaatnya besar dan risikonya kecil.
Yang menarik adalah, kecerdasan tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap bias ini. Kahan dan kolega (2017) menemukan bahwa pada isu yang menyentuh identitas kelompok, orang dengan kemampuan numerik tinggi justru lebih bias. Mereka lebih lihai memakai kecerdasannya untuk membela posisi kelompoknya. Kahan menyebut gejala ini identity-protective cognition. Dari sudut pandang individu, sikap tersebut bahkan dapat dikatakan rasional. Satu suara hampir tidak mengubah hasil pemilu, tetapi berbeda pendapat dengan keluarga, tetangga, atau kelompok pengajian memiliki harga sosial yang nyata. Jadi, pertanyaan yang lebih tepat bukan “rasio atau emosi”, melainkan “rasionalitas itu sedang melayani tujuan apa?” Mencari kebenaran, atau menjaga identitas dan rasa aman?
Lingkungan informasi yang timpang
Namun demikian, manusia tidak sepenuhnya terkunci. Riset pengambilan keputusan, baik individual maupun kelompok, menunjukkan bahwa pilihan dapat bergeser ketika orang memperoleh informasi baru yang cukup, kredibel, dan berulang. Masalahnya, akses terhadap informasi semacam itu tidak merata. Warga yang sehari-hari bergulat memenuhi kebutuhan dasar tidak memiliki waktu, tenaga, ataupun sarana untuk mengikuti perdebatan tentang putusan MK atau proses legislasi. Informasi yang sampai kepada mereka sering kali hanya potongan: baliho, video pendek, atau cerita dari mulut ke mulut.
Ketimpangan ini diperparah oleh availability heuristic (Tversky & Kahneman, 1973), yaitu kecenderungan menilai sesuatu berdasarkan apa yang paling mudah diingat dan dirasakan. Jalan tol, bendungan, dan bantuan sosial bersifat konkret, bahkan sampai ke dapur rumah tangga. Sebaliknya, pelemahan lembaga pengawas, konflik kepentingan, dan etika konstitusi bersifat abstrak dan dampaknya tertunda. Tidak heran jika warganet tadi menyebut kerja Gibran “nyata”.
Lingkungan sosial ikut mengunci. Keputusan politik jarang diambil sendirian. Kita memilih bersama keluarga, tetangga, kelompok pengajian, atau grup WhatsApp. Dalam kelompok yang seragam terjadi group polarization atau polarisasi kelompok (Myers & Lamm, 1976): pandangan yang sudah ada saling menguatkan dan menjadi makin ekstrem. Di sisi lain, mereka yang berbeda pendapat cenderung memilih diam karena takut terkucil, gejala yang oleh Noelle-Neumann (1974) disebut spiral keheningan (spiral of silence). Akibatnya, informasi kritis bukan hanya sulit masuk, tetapi juga sulit bertahan.
Penelitian terbaru memberi petunjuk tentang kapan bias ini bisa ditembus. Onishi (2026) meneliti respons warga Inggris ketika sebuah video terkait skandal Partygate tiba-tiba beredar. Ia menemukan bahwa pendukung partai yang berkuasa pun menurunkan penilaiannya, asalkan dua syarat terpenuhi: buktinya jelas dan berat, serta tanggung jawabnya jelas jatuh pada pihak tertentu. Pada kasus putusan MK 2023, syarat kedua tidak terpenuhi. Yang memutus adalah MK, bukan Jokowi, sehingga pendukung memiliki pintu keluar. Yang menarik adalah kasus ijazah kali ini. Buktinya berupa putusan pengadilan, dan tanggung jawabnya melekat langsung pada Gibran. Dengan kata lain, kedua syarat Onishi terpenuhi. Jika temuan ini berlaku di Indonesia, kasus ijazah semestinya lebih mampu menggoyahkan kesetiaan pendukung dibandingkan kontroversi-kontroversi sebelumnya. Kita akan melihat apakah itu benar terjadi
Bukan sekadar bias
Namun demikian, ada pandangan yang melihat justru sebaliknya. Para pendukung bisa saja berkata bahwa kepuasan publik yang tinggi mencerminkan hasil nyata, bukan bias: infrastruktur yang dibangun, bantuan sosial yang diterima, dan gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Pendapat tersebut tidak salah, karena bagi warga yang hidupnya membaik, memilih berdasarkan pengalaman langsung adalah keputusan yang rasional.
Akan tetapi, di situlah letak persoalannya. Keputusan yang rasional, bila diambil dengan informasi yang terbatas, tetap dapat berujung pada pilihan yang merugikan dalam jangka panjang. Hal ini bukan dimaksudkan untuk meremehkan alasan pemilih, melainkan untuk mengingatkan bahwa kualitas sebuah keputusan selalu bergantung pada kelengkapan informasi yang menopangnya.
Penawar
Jika akar masalahnya adalah jebakan konsistensi, ikatan identitas, dan ketimpangan informasi, maka penawarnya bukan mencemooh pemilih, melainkan memperluas akses mereka terhadap pengetahuan. Namun demikian, informasi saja tidak cukup. Karena rasio kerap bekerja untuk menjaga identitas, informasi harus hadir dalam suasana yang tidak mengancam identitas tersebut. Untuk itu dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak.
Pertama, bagi media massa dan lembaga negara, informasi tentang kebijakan publik harus menjangkau warga dengan bahasa dan medium yang mereka gunakan sehari-hari, bukan hanya lewat seminar dan kolom opini seperti yang sedang Anda baca ini. Informasi tersebut juga perlu menjelaskan secara jernih siapa bertanggung jawab atas apa, karena kejelasan tanggung jawab membuat bukti lebih sulit diabaikan.
Kedua, bagi para elite politik, tokoh publik, dan pegiat media sosial, kritik perlu disampaikan tanpa mempermalukan pilihan masa lalu seseorang. Kim (2025) menemukan bahwa pendukung partisan sebenarnya bisa terbujuk oleh informasi yang tidak mereka sukai. Akan tetapi, ketika suasana dibuat bermusuhan, mereka justru menolak informasi tersebut dan menjadi makin tidak setuju. Kritik yang penuh cemooh hanya membangkitkan mindset ingroup vs outgroup dan mempertebal loyalitas. Meminjam metafora Haidt, untuk mengubah arah kita perlu menyapa gajahnya, bukan hanya berdebat dengan penunggangnya. Orang lebih mudah berubah ketika diberi ruang untuk berkata, “Dulu saya punya alasan, sekarang saya punya informasi baru,” tanpa harus merasa bodoh.
Ketiga, bagi kami para pendidik, dari guru hingga rektor, tanggung jawabnya adalah menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis: memeriksa sumber, menimbang bukti, dan berani merevisi pendapat. Ruang kelas juga perlu sengaja menghadirkan pandangan yang beragam, agar polarisasi kelompok tidak tumbuh sejak dini.
Demokrasi tidak menuntut warga membenci pemimpin yang pernah mereka cintai. Demokrasi hanya menuntut agar cinta itu diuji oleh informasi. Selama sebagian besar warga memilih dengan bahan yang terbatas, kesetiaan akan terus mengalahkan pertimbangan, dan siapa pun yang berkuasa akan tergoda untuk memanfaatkannya.
Pada akhirnya, pendukung maupun pengkritik sama-sama rakyat Indonesia. Keduanya menginginkan hal yang sama, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bersama inilah yang perlu terus kita jaga, di atas kesetiaan kepada tokoh mana pun.***
- Dr. Lukman Nul Hakim adalah ilmuwan psikologi dan pengajar kepemimpinan dan manajemen pendidikan[↩]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru