MEULABOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat terus mengupayakan penanganan Jalan Ateung Teupat di jalur Meulaboh–Kuala Bhee yang kerap terendam banjir saat musim hujan. Untuk merealisasikan pembangunan ruas jalan tersebut, dibutuhkan anggaran hampir Rp100 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, S.T., M.T., M.H., mengatakan dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) pembangunan jalan tersebut telah tersedia. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran.
Hal itu disampaikan Kurdi saat menjawab pertanyaan anggota DPRK Aceh Barat dalam Rapat Paripurna Ke-VII Masa Sidang Ke-III Tahun 2026 terkait pembahasan dan penetapan Rancangan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027, Jumat (13/11/2026).
Menurut Kurdi, persoalan Jalan Ateung Teupat telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masuk dalam pembahasan induk kebencanaan bersama Bappeda Aceh serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Meski perencanaan teknis telah rampung, dukungan anggaran belum memenuhi kebutuhan yang diusulkan. Karena itu, diperlukan dorongan politik agar penanganan jalan tersebut mendapat persetujuan dan dukungan pendanaan yang memadai.
“Dari segi efektivitas penanganan sebenarnya cukup efektif. Namun, anggaran yang tersedia belum memenuhi pagu yang kita usulkan. Karena itu, diperlukan dorongan yang lebih kuat, terutama melalui keputusan politik, mengingat kebutuhan anggarannya cukup besar,” ujar Kurdi.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Barat juga mengusulkan peningkatan status Jalan Ateung Teupat, yang memiliki panjang sekitar dua kilometer, dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
Kurdi menyebutkan, Gubernur Aceh telah menyurati Bappenas terkait usulan tersebut. Koordinasi dengan Kepala Bappenas juga telah dilakukan untuk membahas percepatan perubahan status jalan.
Menurutnya, peningkatan status menjadi jalan nasional berpotensi membuka peluang pendanaan yang lebih besar sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dapat dilakukan secara optimal.
Ia menjelaskan, penetapan status jalan dilakukan setiap lima tahun. Dengan keputusan terbaru diterbitkan pada 2024, pemerintah masih memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk mempersiapkan proses pengusulan perubahan status tersebut.
Melalui upaya penguatan anggaran dan perubahan status jalan, Pemkab Aceh Barat berharap persoalan Jalan Ateung Teupat yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera ditangani.
Kurdi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan dukungan agar pembangunan infrastruktur di Aceh Barat dapat berjalan lebih optimal.[]
















































































































Komentar Terbaru