BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto disinyalir tengah menyiapkan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita untuk menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Nama Tandyo mencuat setelah dirinya digeser dari Wakil Panglima TNI menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menilai Tandyo berpeluang menjadi prioritas Prabowo untuk dipromosikan menduduki posisi tertinggi di lingkungan TNI tersebut.
“Tampaknya Tandyo menjadi salah satu prioritas yang nantinya akan dipromosikan sebagai Panglima TNI menggantikan Agus Subiyanto,” tutur Zaki.
Menurut Zaki, pergantian Panglima TNI sebenarnya bukan kebutuhan yang terlalu mendesak. Namun, pergeseran jabatan Tandyo menjadi KSAD patut dicermati sebagai bagian dari kemungkinan penataan komposisi pimpinan TNI oleh Prabowo.
Perubahan posisi Tandyo tersebut terjadi pada 15 Oktober 2026. Saat itu, Prabowo melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI dan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD.
Langkah tersebut membuat Tandyo memiliki pengalaman sebagai kepala staf angkatan, salah satu persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi Panglima TNI. Sebelumnya, Tandyo menjabat Wakil Panglima TNI setelah posisi tersebut kembali diisi.
Sinyal kemungkinan Tandyo masuk dalam bursa pengganti Agus juga disinggung anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Dia menilai perubahan komposisi pimpinan TNI AD membuat terdapat dua jenderal yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Panglima TNI, yakni Tandyo dan Maruli Simanjuntak.
“Jadi, yang wakil panglima (Tandyo) tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang dari AD dua dong. Satu wakil panglima yang baru, kedua KSAD yang baru,” ujar Hasanuddin.
Ketika ditanya apakah pengangkatan Tandyo sebagai KSAD merupakan sinyal Prabowo akan mengganti Agus Subiyanto, politikus PDIP tersebut tidak memberikan kepastian.
“Bisa sinyal, bisa tidak,” katanya.
Di tengah munculnya nama Tandyo, Komisi I DPR juga belum memberikan kepastian mengenai perkembangan rencana pergantian Panglima TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, sebelumnya meminta publik menunggu proses pembahasan di parlemen.
“Tunggu saja prosesnya daripada menerka-nerka siapa saja nama dalam Surpres tentang Panglima TNI,” kata Dave sebagaimana dikutip Katadata, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani pada 10 November 2026 memastikan parlemen belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Pernyataan tersebut disampaikan saat DPR baru memasuki masa persidangan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru