
Logika Hukumnya Ngaco, RKUHP Harus Ditolak!
BANDA ACEH – Logika hukum dalam RKUHP, terutama terkait pasal pemidanaan bagi “penghina” pejabat publik, mulai dari presiden, wakil presiden hingga bupati dan anggota DPR dinilai ngaco dan harus ditolak. Ketua Komite Eksekutif KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Adhie M. Massardi secara tegas menyatakan bahwa RKHUP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang draf finalnya sudah […]
