Pemerintah terus mendorong percepatan kendaraan listrik di Tanah Air.
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PT PLN (Persero) memiliki pangsa pasar yang besar untuk kendaraan listrik karena kontribusi otomotif tumbuh signifikan 22,41 persen pada kuartal IV 2021.”Di antara sektor industri nonmigas, otomotif kontribusinya mendekati 19,25 persen dan kuartal keempat tumbuh signifikan di 22,41 persen. Ini semua pangsa pasar PLN kalau semua bergeser dari BBM ke listrik,” ujarnya dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (31/3/2022).
Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam rangka pengendalian perubahan iklim. Saat ini, Indonesia telah mengenakan tarif berbasis tingkat emisi karbon kendaraan bermotor yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019.
Pada tahun ini, untuk tahap awal, pemerintah mulai mengenakan carbon tax terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), lalu selanjutnya pajak karbon itu akan menyasar sektor otomotif. Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina telah berdampak terhadap sektor energi dan pangan dunia, termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, kata Airlangga, transisi menuju mobil listrik menjadi sebuah keharusan karena dari data yang ada satu liter bensin sekitar Rp15.000 sampai Rp17.000 yang setara dengan 1,5 kWh listrik.”Tadi dihitung Dirut PLN itu harganya sekitar 10 persen ongkosnya Rp1.500 per 1,5 kWh dan itu tadi ditegaskan (listrik) nonsubsidi, sedangkan BBM ini kita subsidi. Jadi ini adalah solusi teknologi untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai layanan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia mulai dari pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU), home charging, serta memberikan promosi untuk tambah daya dan diskon tarif bagi pemilik kendaraan listrik.
“Pemerintah mencanangkan pergeseran dari kendaraan yang berbasis pada BBM menjadi kendaraan yang berbasis pada listrik…, kami lebih membangun suatu ekosistem agar penggunaan mobil listrik bisa berjalan dengan baik,” kata Darmawan.
Berdasarkan perhitungan PLN, kendaraan listrik menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbasis BBM karena setiap penggunaan satu liter BBM yang diperkirakan bisa menempuh jarak 10 kilometer akan menghasilkan emisi sekitar 2,6 kilogram karbondioksida. Pada jarak yang sama, kendaraan listrik yang menggunakan energi 1,5 kWh hanya menghasilkan emisi sekitar 1,27 kilogram yang artinya ada pengurangan emisi sebesar 50 persen.
Adapun dari segi biaya yang dikeluarkan konsumen, jumlahnya juga jauh lebih murah. Misalnya, kendaraan berbasis BBM yang menempuh jarak 10 kilometer membutuhkan biaya Rp13.000 untuk setiap liter bensin. Adapun mobil listrik hanya membutuhkan biaya Rp3.300 untuk menempuh jarak yang sama.
sumber : Antara
Sumber: Republika
