Minggu, 16/06/2024 - 00:54 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Pemerintah Diminta Patuhi Rekomendasi PP Muhammadiyah Soal Wadas

Rekomendasi Wadas PP Muhammadiyah dinilai pro rakyat.

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H dari Bank Aceh Syariah

JAKARTA — Kuasa Hukum Warga Wadas, Purworejo Julian Dwi Prasetya, mendukung poin-poin rekomendasi PP Muhammadiyah mengenai polemik di Wadas. Ia mendesak Pemerintah beserta unsur terkait mematuhi rekomendasi tersebut.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Dilantiknya Daddi Peryoga sebagai Kepala OJK Provinsi Aceh

Julian mengapresiasi perhatian PP Muhammadiyah terhadap penolakan tambang andesit di Wadas. Menurutnya, poin-poin yang tercantum dalan rekomendasi PP Muhammadiyah sudah sejalan dengan prinsip perjuangan warga.

ADVERTISEMENTS
Menuju Haji Mabrur dengan Tabungan Sahara Bank Aceh Syariah

“Kami mengapresiasi PP Muhammadiyah yang sudah mengeluarkan pernyataan sikap dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Tentu dalam hal ini, koalisi advokat, GempaDewa mendukung rekomendasi tersebut,” kata Julian kepada Republika, Selasa (26/4/2022).

ADVERTISEMENTS
ActionLink Hadir Lebih dekat dengan Anda

Julian meminta pemerintah menjalankan rekomendasi PP Muhammadiyah soal polemik Wadas. Sebab menurutnya, Pemerintah mestinya berpihak pada kesejahteraan rakyatnya.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses kepada Pemerintah Aceh

“Kami berharap pemerintah bisa membuka diri terima masukan ini dan melaksanakan rekomendasi tersebut yang pro terhadap rakyat,” ujar Julian.

ADVERTISEMENTS
Selamat Menunaikan Ibadah Haji bagi Para Calon Jamaah Haji Provinsi Aceh

Namun Julian tak berharap banyak kali ini. Sebab ia mewaspadai sikap Pemerintah yang cenderung menelantarkan pendapat yang berbeda dari kemauan mereka.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat & Sukses atas Pelantikan Pejabat di Pemerintah Aceh
Berita Lainnya:
Bantah Perburuan Harun Masiku Sekadar Gimik, KPK: Ada Informasi Baru

“Kami berharap semoga pemerintah tidak abai dan tidak tutup mata. Biasanya pemerintah ketika ada kritik dari masyarakat karena itu perbedaan pandangan kemudian diabaikan,” ucap Julian.

ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2024

Sebelumnya, PP Muhammadiyah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait kasus kekerasan di Desa Wadas, Purworejo. Pertama, PP Muhammadiyah mendesak Kapolri untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada oknum aparat kepolisian yang diduga terlibat melakukan kekerasan terhadap warga, aktivis dan jurnalis. Sanksi pun wajib diberikan kepada aparat yang terindikasi melakukan konter-narasi bertentangan dengan fakta lapangan soal kekerasan  telah terjadi secara meyakinkan kepada warga Wadas.

ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
Selamat dan Sukses kepada Pemerintah Aceh atas Capai WTP BPK

“Pemerintah juga harus menindak tegas buzzer yang merusak marwah demokrasi subtantif,” kata Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat konferensi pers pada Senin (25/4/2022).

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action
Berita Lainnya:
Minta Jokowi Jadi Saksi, Istana Skak SYL, NasDem Bilang Begini

Kedua, PP Muhammadiyah mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian untuk menindaklanjuti temuan-temuan lapangan oleh Komnas HAM dan dugaan maladministrasi dalam pelayanan Listrik/Internet oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menyikapi masalah di Desa Wadas Purworejo.

ADVERTISEMENTS
Bayar Jalan tol dengan Pencard

Ketiga, mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian supaya memiliki kearifan dan bijaksana dalam merespon aspirasi warga di Desa Wadas dan gerakan masyarakat sipil dengan menghentikan kontra-narasi di media sosial yang merugikan penyampaian aspirasi perjuangan lingkungan warga.

Keempat, PP Muhammadiyah meminta Pemerintah Pusat untuk membuka akses informasi dan menjelaskan terkait SIUP Proyek Strategis Nasional. Terakhir, PP Muhammadiyah meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memitigasi secara serius, akuntabel, transparan, independen, dan profesional terkait dampak degradasi kualitas lingkungan hidup dan potensi kebencanaan yang diakibatkan oleh Proyek Strategis Nasional di seluruh Indonesia.

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا الكهف [65] Listen
And they found a servant from among Our servants to whom we had given mercy from us and had taught him from Us a [certain] knowledge. Al-Kahf ( The Cave ) [65] Listen

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi