BANDA ACEH -Sejumlah kebijakan telah diambil Presiden Joko Widodo dalam menangani kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng (migor) di pasaran. Kini, efektivitas dari kebijakan itu dipertanyakan.
Salah satu yang bertanya tentang hal tersebut adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu.
Dia mengurai sejumlah dana yang dihabiskan dan potensi penerimaan yang gagal diterima karena kebijakan pemerintah dalam menangani migor.
“Bapak Presiden yang terhormat kebijakan penanganan migor sudah: 1. Sudah habiskan subsidi dan BLT sekitar Rp 15 triliun,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (8/5).
Berdasarkan hitungannya, negara juga sudah kehilangan pendapatan sekitar Rp 12 triliun per bulan dan kehilangan perolehan ekspor sekitar Rp 22 triliun per bulan. Semua itu terjadi lantaran per 28 April 2024, pemerintah melarang ekspor total bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.
“Apakah dengan kerugian tersebut harga migor sudah turun?” tanyanya menutup kicauan itu.
