Minggu, 19/05/2024 - 06:47 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Ketua KASN Ingatkan Mendagri Lebih Selektif Angkat Pj Kepala Daerah

Penjabat Gubernur Gorontalo berkomitmen menjaga netralitas ASN.

ADVERTISEMENTS
QRISnya satu Menangnya Banyak

JAKARTA – Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengingatkan pemerintah agar perlu lebih selektif dan memperhatikan berbagai kriteria dalam mengangkat penjabat (pj) kepala daerah. Menurit dia, di samping persyaratan administratif dan kompetensi, rekam jejak pj kepala daerah harus dipastikan bersih dari perbuatan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

ADVERTISEMENTS
Bayar PDAM menggunakan Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Aceh Selatan

“Salah satu tugas penjabat kepala daerah adalah mengawal ASN dan birokrasi agar tetap bekerja netral di tengah proses tahapan Pemilu 2024. Karenanya seorang penjabat kepala daerah perlu memiliki rekam jejak bersih dari perbuatan melanggar netralitas ASN di masa lalu,” ujar Agus dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (17/5/2022).

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat & Sukses ada Pelantikan Direktur PT PEMA dan Kepala BPKS

Agus mengatakan, penunjukan pj kepala daerah akan berdampak luas dan mempertaruhkan profesionalitas birokrasi dan ASN selama masa jabatannya. Menurut dia, kemungkinan pj kepala daerah menimbulkan disrupsi netralitas karena membawa misi politik tertentu dan mempolitisasi birokrasi selama masa jabatannya.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hardiknas dari Bank Aceh Syariah
Berita Lainnya:
Anggota Kongres Amerika Serikat Ajukan Resolusi Pengakuan Nakba Palestina 

Apalagi masa jabatan pj kepala daerah kali ini akan jauh lebih panjang daripada menjelang pilkada terdahulu. Sebagai bentuk antisipasi terhadap disrupsi netralitas tersebut, Agus menegaskan, KASN mengirim laporan kepada presiden dan mendagri, termasuk menyampaikan nama pj pimpinan tinggi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang memiliki rekam jejak melanggar netralitas pada  masa lalu.

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh

Dia sangat berharap, nama pejabat tersebut dipertimbangkan presiden dan mendagri agar tidak dipilih sebagai pj kepala daerah. Hal itu demi meminimalisasi potensi terjadinya politisasi birokrasi.

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action
Berita Lainnya:
Dorong Penumbuhan Petani Muda di Jawa Barat Berbuah Hasil

“Kita perlu melindungi birokrasi dan ASN agar tetap dapat bekerja secara independen dan tidak diseret dalam pusaran politisasi birokrasi, disamping memperhatikan akseptabilitas publik di daerah tersebut,” kata Agus.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

Pendapat Agus disampaikannya saat menerima Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer yang baru dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Kamis (12/5/2022). Hamka mengatakan, komitmen netralitas sangat penting untuk menjaga politisasi birokrasi di wilayahnya.

ADVERTISEMENTS

Menurut

ADVERTISEMENTS

Masa jabatan 271 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota akan berakhir sepanjang 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, pemerintah mengangkat penjabat kepala daerah sampai kepala daerah definitif terpilih hasil pilkada serentak nasional pada 2024 dilantik.

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi