Ferdy Sambo menolak putusan sidang KKEP yang menjatuhkan sanksi administrasi PTDH.
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR Santoso menilai tepat keputusan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang yang menjatuhkan sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ferdy Sambo. Kendati akan melakukan banding, dia yakin upaya tersebut akan ditolak.
“FS punya hak untuk banding jika memang ada ruang untuk itu. Namun, saya yakin dengan apa yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan, banding tersebut akan ditolak,” ujar Santoso lewat pesan singkat, Sabtu (27/8).
Irjen Pol Ferdy Sambo menolak putusan sidang KKEP yang menjatuhkan sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dengan mengajukan permohonan banding.
Majelis KKEP secara kolektif kolegial memutuskan mantan Kadiv Propam Polri itu bersalah dan menjatuhkan sanksi berupa sanksi etik, yakni perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua sanksi administrasi berupa penempatan khusus (patsus) selama 30 hari di Rutan Koprs Brimob, dan patsus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. Kemudian sanksi PTDH sebagai anggota Polri.
Putusan ini ditandangani oleh Majelis KKEP yang diketuai oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik sekaligus Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Ahmad Dofiri, Wakil Ketua sekaligus Gubernur PTIK Irjen Yazid Fanani, dan tiga anggota Komisi Sidang Etik, yakni Wakil Inspektorat Umum (Wairwasum) Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono serta Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Barhakam Polri Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti optimistis, upaya hukum Irjen Pol Ferdy Sambo mengajukan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) akan ditolak. “Meski FS banding, kami optimistis banding FS nantinya akan ditolak,” ujar Poengky kepada Antara saat dihubungi via obrolan instans di Jakarta, Jumat.
Menurut Poengky, Ferdy Sambo mempunyai hak untuk mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peratuan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. “Itu bagian dari hak terperiksa (Ferdy Sambo) ya. Kalau kami bandingkan dengan peradilan umum, kan terdakwa juga diberi hak untuk mengajukan banding hingga kasasi dan PK,” kata Poengky.
Sumber: Republika
