Harga BBM Naik Pemerintah Dihujat, Luhut: Pasti Sakit Tapi Sementara

BANDA ACEH –  Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah diterapkan pemerintah, hanya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang belum dilakukan. 

“Subsidi beda dengan bantuan sosial (Bansos). Itu tugas pemerintah dalam menjaga masyarakat dari masalah sosial ekonomi yang terjadi,” kata Hery kepada Disway.id, Minggu 4 Agustus 2022.

Jadi menghapus atau mengalihkan subsidi energi ke bansos berpotensi maladministrasi karena dalam UU energi dan uu migas mengatur subsidi energi.

“Kalau mengalihkan atau meniadakan subsidi energi itu harus merevisi pasal dari UU energi dan UU migas,” imbuhnya. 

jadi sambung dia, konsentrasi pemerintah tinggal ke pembatasan distribusi BBM bersubsidi dengan revisi Perpres tersebut

Kalau kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar tidak dilakukan maka kasus jebolnya kuota BBM bersubsidi akan terus berlanjut.

Kelompok mampu lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi tersebut maka akan merugikan masyarakat tidak mampu. “Ini yang saya maksud katagori maladministrasi,” ujarnya. 

Saat ini mobil pribadi dan industri memang paling banyak minum pertalite dan solar dari segi volume BBM, tapi dari segi jumlah kendaraan sepeda motor paling banyak bergantung pertalite.

Keputusan pemerintah untuk tetap  menaikan harga BBM bersubsidi  dianggap sama saja mencekik rakyatnya sendiri.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah benar-benar tidak memiliki empati.

“Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan mencekik masyarakat miskin yang sudah terhimpit beban hidup akibat efek pandemi yang belum tuntas,” kata Netty dilansir Minggu 4 September 2022.

Menurut Netty, imbas kenaikan BBM memiliki efek domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas sehingga keluarga pra sejahtera yang menjadi wajah ‘wong cilik’  makin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

“Selain itu, upaya pemerintah dalam berbagai program nasional, seperti,  penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu, terancam gagal karena rakyat tidak memiliki daya beli yang cukup,” kata Netty.

Lebih lanjut Netty mengatakan, pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, pedagang keliling akan semakin sulit bertahan hidup akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.

Kebijakan pemerintah memberikan bantalan  berupa bantuan subsidi upah atau pun BLT, kata Netty, tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi.

“Ini penyelesaian instan yang tidak efektif menutup dampak kenaikan,” kata Netty yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial.