BLT yang diberikan pemerintah dinilai tak cukup meredam kenaikan inflasi.
oleh Antara, Dedy Darmawan Nasution
Pemerintah sedang berupaya keras agar laju inflasi pascakeputusan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bisa ditekan. Pemerintah menargetkan bisa menahan laju inflasi hingga tidak melebihi 5 persen.
Peneliti Center of Food, Energi, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dhenny Yuartha Junifta menyebut titik tertinggi inflasi secara tahunan bisa mencapai 8,79 persen di 2022. Pasalnya setiap kenaikan harga BBM senilai 1 persen, Indeks Harga Konsumen (IHK) akan naik 0,12 persen.
“Jadi ketika harga BBM naik, IHK juga akan meningkat. Kita bisa tahu dari beberapa grafik bagaimana kenaikan pertalite meningkatkan IHK pada 2016 dan 2018,” katanya, dalam diskusi daring Indef yang dipantau, Kamis (15/9/2022).
Kenaikan harga BBM yang meningkatkan inflasi juga akan mengurangi konsumsi rumah tangga. Kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan mengurangi konsumsi rumah tangga sebesar 0,008 persen.
“Semakin tinggi inflasi tentu konsumsi rumah tangga nasional akan berkurang. Ini yang juga tentunya akan berdampak terhadap tingkat kemiskinan yang berpotensi naik,” katanya.
Pasalnya, kenaikan upah riil buruh tidak sejalan dengan kenaikan inflasi. Pada tahun 2021 upah riil buruh hanya naik 0,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara inflasi bahan pangan naik secara tahunan hingga mencapai 3,2 persen.
Ia menyarankan pemerintah menambah bantalan sosial kepada masyarakat karena bantuan sosial senilai Rp 24,17 triliun diperkirakan tidak akan cukup meredam dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap daya beli masyarakat. Baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan subsidi upah untuk 16 juta pekerja semestinya diberikan dengan nominal setidaknya Rp 1 juta per penerima per bulan.
“Ada sekitar 113 juta aspiring middle class artinya ada 113 juta kelas menengah yang dia itu sebenarnya tidak miskin. Tapi dia mudah masuk ke masyarakat miskin,” ucapnya.
Ke depan ia mengatakan pemerintah harus mengalokasikan subsidi untuk subsidi, jangan kemudian subsidi dijadikan untuk kompensasi. “Karena itu yang kemudian membuat anggaran negara bengkak karena tidak transparan dan tidak tepat sasaran,” katanya.
Dengan mengalokasikan subsidi untuk kompensasi bagi penyaluran BBM)yang dilakukan PT Pertamina, ia menganggap alokasi anggaran berpotensi menjadi lebih tidak transparan dan tidak tepat sasaran. “Karena dengan mudah masyarakat kelas atas bisa menikmati kompensasi itu. Karena di tengah goncangan, masyarakat kelas atas juga secara rasional akan memilih BBM lebih murah karena punya kebutuhan lain,” ucapnya.
Ia menilai menaikkan harga BBM menjadi salah satu cara untuk menerapkan kebijakan fiskal yang lebih disiplin, tetapi di sisi lain, pemerintah juga bisa menunda pembangunan proyek-proyek yang besar. Karena sekarang ada gejolak, jadi mungkin pembangunan proyek-proyek yang besar bisa ditunda, katanya.
Ekonom dari Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas), Askar Muhammad, menngatakan pemerintah seharusnya bisa memberikan lebih banyak ke masyarakat. Pernyataannya mengacu pada neraca perdagangan barang Indonesia yang berhasil mencatatkan surplus selama 28 bulan berturut-turut lantaran kinerja ekspor melampui impor. Pada Agustus 2022, surplus bahkan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, tembus 5,76 miliar dolar AS.
Ia mengatakan, surplus dagang secara umum tidak akan berdampak langsung pada masyarakat. Sebab, capaian surplus saat ini lebih didorong oleh ekspor komoditas mentah yang merupakan industri padat modal.
Namun, Askar menekankan, capaian surplus dagang tentunya memberikan pendapatan kepada pemerintah melalui bea keluar yang ikut meningkat. Manfaat dari perolehan pendapatan dari kinerja perdagangan semestinya dapat dikembalikan kepada masyarakat.
“Jadi seharusnya, masyarakat bisa dibantu lebih banyak melalui bantuan sosial. Pendapatan dari surplus dagang bisa dialokasikan lebih banyak untuk bantuan,” katanya menambahkan.
