“Selama belum melakukan upaya pemeriksaan atau secara serius menggandeng institusi lain menelusuri Konsorsium 303. Padahal, apabila Kapolri serius bakal mendalami dan melakukan penindakan berbasis follow the money, tentu membutuhkan kerja sama dengan KPK,” tutur Sugeng.
Seperti diberitakan, anggota komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap mengkritik keras Satuan Tugas Khusus (Satgassus) di lingkungan kepolisian.
Menurutnya, tidak ada urgensi Polri membentuk Satgassus. Sebab Polri sudah memiliki seluruh struktur dan organ yang lengkap.
“Karena semua organ dan struktur yang ada di Polri sudah menyerap semua tupoksi yang ada di kepolisian. Soal narkoba ada. Soal teroris ada. Struktur dan organnya ada. Jadi untuk apa Satgassus itu,” tegas Mulfachri Harahap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di ruang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 24 Agustus 2022 lalu.
Satgassus, lanjutnya, didirikan untuk operasi-operasi yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada Polri sebagai institusi.
“Ini (Satgassus, Red) organisasi gelap. Pendanaannya tidak jelas. Jadi tidak bisa diaudit. Satgassus ini barang nggak jelas. Selain itu tidak ada lagi,” imbuh Mulfachri Harahap.
Dia mengatakan adanya Satgassus juga menimbulkan kecemburuan di antara anggota Polri. Karena tidak semua polisi bisa masuk Satgassus.
“Pada kenyataannya Satgassus ini hanya melahirkan kelompok elit. Darah biru. Ini saya mewakili perasaan sebagian besar anggota kepolisian yang tidak menikmati kemewahan seperti yang dinikmati anggota Satgassus,” jelasnya.
Anggota Satgassus, kata Mulfachri Harahap, dapat menikmati promosi di tempat-tempat yang bagus dan kemudahan sekolah. Selain itu, bisa mendapatkan akses langsung ke elit di kepolisian.
Dia menyatakan pembubaran Satgassus beberapa waktu lalu merupakan langkah yang sangat tepat.
“Bahkan beberapa di antara mereka menikmati imunitas atas pelanggaran profesi yang dilakukan. Mempertahankan Satgassus sama artinya memelihara kebobrokan di dalam tubuh Polri,” terangnya.
Mulfachri Harahap juga menyoroti adanya dukungan logistik untuk operasi Satgassus di luar APBN.
“Karena kerap kita mendengar bahwa dukungan logistik dari bandar-bandar judi ini diperlukan untuk mendukung operasi khusus yang dilakukan oleh kepolisian. Ini nggak boleh terjadi lagi,” imbuhnya.
Negara, jelas Mulfachri Harahap, akan memberikan dukungan untuk semua tupoksi polisi.
Dia menambahkan semua kegiatan yang dilakukan polisi harus akuntabel. Baik dari pendanaan dan bisa dipertanggungjawaban kegiatannya.
































































































Paling Banyak Dipilih
Viral Lagu “Tak Diberi Tulang…
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Inilah 5 Produk Jam Tangan…
Apa benar, yang nomor 4 itu adalah produk ROLEX...???
Berusia Setengah Abad sejak 6/8/1973…
Berikut untuk mengingatkan kita kembali tentang Sejarah: "Kita bukan pembuat…
Pembiayaan Digantung Tak Ada Kabar…
Kriet mate bank Aceh nyan menyoe meurusan ngen ureng Aceh.…
Ada Dua Nama Calon Direktur…
Siapapun nanti dirut yg terpilih, saya siap membantu bas menggarap…
Active Threads
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Hana jelas, Leh kiban di meubut di kelola,Meu peu cap…
Paling Dikomentari
Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan…
Rosan Roeslani Bongkar Akal-akalan Keuangan…
Apa itu Rehabilitasi dan Tujuannya
Kabar Gembira, Bustami Hamzah Resmi…
Bukan Sekadar Pelengkap! PTS Kini…
Komentator Paling Aktif
Komentar Paling Aktif
Syukur lah karena seharusnya memang langsung dimakan karena bukan namanya…
Ara lagi salah minum obat. Kami maklum. hahahaha...
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Si opung, siapa yang ngga' kenal dia. Mafioso Indonesia
Berita Terpopuler