Nasdem ingin memberi kesempatan bagi mereka yang memiliki kompetensi dan integritas.
JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengaku pihaknya lebih menginginkan agar calon wakil presiden (cawapres) yang berpasangan dengan Anies Rasyid Baswedan bukanlah kader partai politik. Tujuannya, agar membuat koalisi tetap stabil menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Saya setuju kalau kemudian koalisi itu tidak membawa (kadernya di Pilpres), tidak mengedepankan kepentingan partainya agar koalisi stabil. Terus menguatkan pemerintahan, artinya orang yang sudah punya pengalaman,” ujar Ali saat dihubungi, Selasa (18/10/2022).
Partai Nasdem, jelas Ali, memberi kesempatan bagi orang-orang bukan kader partai politik dengan kompetensi dan integritas maju di Pilpres 2024. Seperti halnya ketika partainya mengusung Anies yang notabenenya bukan kader partai politik.
“Kami ingin fasilitasi mereka-mereka yang hari ini menjadi anak muda yang sekarang lebih banyak dari generasi tua kan. Kami ingin supaya mereka punya kesempatan bermimpi,” ujar Ali. Nasdem, kata dia, ingin mengatakan tidak selamanya kader partai politik yang berhak maju sebagai presiden.
Terkait komunikasi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ali mengaku masih terus berjalan. Meskipun sampai saat ini belum ada keputusan karena masih menyamakan visi dan misi antara partai.
Di samping itu, Partai Nasdem menghormati mekanisme di Partai Demokrat dan PKS yang ingin mengusung kadernya di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun, pihaknya tetap menginginkan agar cawapres dari Anies bukan merupakan kader partai politik.
“Partai Nasdem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kita ambil dari luar partai koalisi. Kalau kemudian kita mengambil dari dalam tiga partai umpamanya satu capres siapa kuat-kuat,” ujar Ali.
Kendati demikian, Partai Nasdem sudah memberikan otoritas pemilihan cawapres kepada Anies. Otoritas tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. “Jadi silahkan saja Anies memilih yang bagaimana,” ujar anggota Komisi III DPR itu.
Sumber: Republika
