Permintaan Izin Tempur Relawan Jokowi Bentuk Intimidasi Politik

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
ADVERTISEMENTS

Demokrat melihat permintaan tempur bukan praktik politik solutif.

ADVETISEMENTS

JAKARTA — Partai Demokrat turut menanggapi percakapan menggunakan kata ‘tempur’ relawan Nusantara Bersatu dengan Presiden Joko Widodo. Terlebih, kata-kata itu diucapkan seorang Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, politik itu merupakan adu gagasan, adu ide, adu solusi untuk permasalahan bangsa dan adu jejak rekam. Ia menekankan, politik bukan adu fisik.

ADVERTISEMENTS
ADVETISEMENTS

“Bukan menggunakan intimidasi, apalagi melakukan kriminalisasi atau melabel yang berbeda pasti melanggar hukum,” kata Herzaky, Selasa (29/11/2022).

ADVERTISEMENTS

Ia menilai, penyebaran video tersebut menunjukkan pembenaran pemikiran yang penuh dengan nada-nada ancaman, intimidatif dan kekerasan verbal yang bisa berujung kepada tindak kekerasan di lapangan. Seakan ingin memberi sinyal terutama ke pihak-pihak yang berbeda atau kritis terhadap pemerintah dengan memakai contoh-contoh ekstrem sambil mengirim pesan tersamar.

ADVERTISEMENTS

Pola intimidatif seperti ini biasanya digunakan oleh pemerintahan otoriter dan kaki tangannya. “Bukan pemerintahan demokratis,” ujar Herzaky.

Apalagi, ia menekankan, orang yang menyampaikan ini terhitung sebagai pejabat publik. Sosok yang seharusnya lebih bisa menjaga omongan dan memiliki pemikiran yang lebih maju. Sangat disayangkan malah bisa berpikiran barbar seperti itu.

 

Herzaky berpendapat, berbahaya sekali jika orang-orang di sekeliling Presiden Joko Widodo memiliki sikap seperti dalam video tersebut. Menggunakan bahasa, kata-kata yang memiliki makna penuh intimidasi dan kebencian seperti itu.

“Pantas saja demokrasi kita makin hari makin memburuk jika pandangan dan sikap seperti ini mendominasi orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi,” kata Herzaky.

Ia berharap, Presiden Joko Widodo segera menertibkan relawan-relawan pendukung yang seperti itu. Terutama, pejabat-pejabat publik yang seharusnya bisa menjaga omongan. Menurut Herzaky, orang-orang seperti itu, jangan malah diberikan ruang.

Sebab, Herzaky menekankan, pemberian ruang kepada orang-orang itu malah seakan-akan merestui perilaku seperti ini. Justru, ia mengaku kasihan kepada Presiden Jokowi. “Tapi, malah upayanya digerogoti dari orang-orang dekatnya sendiri,” ujar Herzaky.

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS
Exit mobile version