Resolusi PBB melarangan bepergian terhadap 135 pemimpin Taliban.
KABUL – Menteri Energi dan Air Taliban Abdul Latif Mansoor telah melakukan perjalanan ke Uzbekistan untuk membahas tentang impor listrik dari negara tersebut ke Afghanistan. Perjalanan Mansoor ke Uzbekistan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2011 yang menjatuhkan sanksi, termasuk larangan bepergian, terhadap 135 pemimpin Taliban.
“Delegasi Imarah Islam (Taliban) di mana kepala Perusahaan Breshna juga dipimpin oleh saya, datang ke Uzbekistan untuk memperbarui kontrak impor listrik dengan Uzbekistan. Kontrak diperpanjang dan kami bernegosiasi dengan Uzbekistan. Jika ada masalah teknis, kami akan menyelesaikannya bersama,” kata Mansoor, dikutip laman Amu TV, Ahad (1/1/2023).
Amu TV merupakan platform media digital yang didirikan jurnalis-jurnalis independen di Afghanistan. Baik Mansoor dan Amu TV tak mengungkap kapan perjalanan ke Uzbekistan itu dilakukan. Namun Amu TV sempat meminta pendapat mantan diplomat Afghanistan, Noorullah Raghi, mengenai kunjungan Mansoor ke Uzbekistan.
Raghi mengungkapkan, pejabat Taliban yang berada di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB tidak berhak melakukan perjalanan ke negara mana pun. “Jika perjalanan semacam itu terjadi, itu merupakan pelanggaran hukum internasional serta keputusan Dewan Keamanan, dan juga kurangnya komitmen terhadap kewajiban negara-negara yang menerima pejabat (Taliban) tersebut,” ucapnya.
Mansoor merupakan satu dari 135 pemimpin Taliban yang disanksi di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB 2011. Dewan Keamanan PBB sempat menangguhkan sementara resolusi itu terhadap 13 pejabat Taliban. Hal itu guna memungkinkan mereka melakukan pembicaraan damai dengan Amerika Serikat di Doha, Qatar.
Pada Agustus tahun lalu, Dewan Keamanan PBB memberlakukan lagi larangan perjalanan terhadap 13 pejabat Taliban terkait. Hal itu menyusul kebijakan-kebijakan Taliban yang mengungkung hak-hak dasar perempuan Afghanistan, termasuk hak memperoleh pendidikan. Sejak berhasil menguasai kembali Afghanistan pada Agustus 2021, belum ada satu pun negara yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Sumber: Republika