Ketua Umum CIC Pusat Minta KPK Tegas Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Kapal Aceh Hebat

Kemudian Bambang melanjutkan, kata dia, pada saat Tim KPK RI melakukan penyelidikan di Aceh tepatnya di kantor BPKP Aceh pada Jumat tanggal 22 Oktober 2021 lalu, Ali Fikri selaku Plt Juru Bicara KPK RI mengatakan kepada para awak media bahwa benar ada kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPK di Provinsi Aceh di antaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait seperti Pimpinan DPR Aceh dan Pejabat SKPA.

“KPK RI juga sudah pernah melakukan penyelidikan secara terbuka di kantor BPKP Aceh pada tahun 2021 tepatnya dimulai sejak hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, kemudian KPK juga telah memeriksa kondisi fisik dan uji track mesin kapal tersebut terkait yang diduga terjadi penyelewengan anggaran pengadaan tiga unit KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3 yang menghabiskan total anggaran mencapai Rp175 miliar dan juga sudah pernah melakukan pemanggilan beberapa pihak dan terkesan di tengah-tengah publik waktu itu sudah ada pihak yang akan digiring atau dibawa tim KPK ke Jakarta, namun apalah daya dari hasil tersebut sampai saat ini KPK belum pernah mengumumkan kepada publik kelanjutan dugaan kasus korupsi Kapal Aceh Hebat tersebut, maka untuk itu kami di CIC mendesak dan meminta kepada KPK untuk bersikap tegas dan jelas menyelesaikan penyelidikan kasus dugaan korupsi ini,” sebut Bambang.

Dalam keterangan tertulisnya Ketua Umum CIC Pusat yang diterima HARIANACEH.co.id ia menggarisbawahi dengan mempertanyakan proses lanjutan penyelidikan atau penyidikan dugaan kasus korupsi Kapal Aceh Hebat itu.

“Apakah dugaan kasus korupsi proses penggadaan Kapal Aceh Hebat itu akan terus berlanjut atau memang harus dihentikan? supaya publik di Aceh tidak selalu bertanya-tanya, maka sebaiknya KPK bersikap tegas dan jelas serta transparan menyelesaikan kasus ini sampai dengan ditetapkannya para tersangka dugaan kasus korupsi itu,” ujar Bambang.

Sebelumnya, pada Oktober 2021 lalu, sejumlah pejabat diperiksa KPK di Banda Aceh terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat. Pejabat yang diperiksa yaitu mulai pimpinan DPRA hingga pejabat SKPA.

Tentang Kapal Aceh Hebat

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh pada tahun 2018 lalu menganggarkan pembuatan tiga unit kapal yang diberi nama KMP Kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3.

Pembuatan kapal itu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, peningkatan konektivitas antar kepulauan dan mendongkrak pariwisata hingga logistik.

Berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) Pemerintah Aceh dan DPRA pada November 2018, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 dan 2020 (tahun jamak) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 175 miliar.