JAKARTA — Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa komoditas pangan, seperti beras, telur, dan ayam selama tiga bulan. Bansos tersebut diberikan guna menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini, regulasinya penyaluran bansos jenis tersebut sedang disusun oleh pemerintah. “Pemerintah kemarin telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama tiga bulan, demikian juga bantuan telur dan ayam,” ucapnya di Jakarta, kemarin.
Menanggapi hal tersebut, akademisi dari Universitas Brawijaya (UB), Iqbal Fajar Dwiranda menilai, kebijakan pemerintah pusat itu ideal untuk dilakukan. Pasalnya, penyaluran bansos bisa meningkatnya permintaan dan konsumsi masyarakat akan mempengaruhi ketersediaan barang yang ada.
Untuk mengantisipasinya, sambung dia, pemerintah telah melakukan penanganan yang tidak hanya bersifat temporal yaitu melakukan pendataan dan survei kelompok masyarakat bakal penerima bantuan sosial.
“Upaya pengendalian inflasi pangan jelang Ramadhan 2023 sangat bijaksana dan sangat ideal untuk masyarakat, mungkin hanya butuh penambahan-penambahan yang sifatnya teknis saja seperti pengendalian distribusi,” kata Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Menurut dia, kebijakan tersebut tentunya mampu memberikan pengaruh besar dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan yang mungkin terjadi jelang Ramadhan 2023, spesifiknya pada masyarakat secara umum selaku konsumen. Proses pendistribusiannya menjadi hal yang penting karena dapat dijadikan sebuah tolak ukur untuk menilai keberhasilan dari kebijakan tersebut.
“Apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menko Perekonomian untuk menyeimbangkan harga cukup berdampak ketika momentum Ramadhan dan perlu diperkuat sejak awal terkait pendistribusiannya,” ujarnya.
Bahkan, Iqbal menyebutkan, upaya tersebut tepat dilakukan karena mampu menguntungkan masyarakat selaku konsumen. Meski begitu, diperlukan juga pengawasan serta koordinasi dari beberapa sektor agar tidak terjadi adanya penyelewengan dan penimbunan bahan pangan utama.
“Sebagai masyarakat Indonesia, umumnya menginginkan harga pangan yang tetap stabil dan tidak terganggu oleh momentum apapun,” ujarnya.
Sumber: Republika
