Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anto Satriyo Nugroho mengatakan kecerdasan buatan (AI) adalah bekal bagi rakyat Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan pada masa depan.
JAKARTA—Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anto Satriyo Nugroho mengatakan kecerdasan buatan (AI) adalah bekal bagi rakyat Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan pada masa depan.
“Kami mencoba merangkum suatu pengetahuan baru sebagai bekal untuk menghadapi hal serupa agar tidak terjadi kesalahan di masa depan, jadi bukan hanya sekarang,” ujarnya usai acara diskusi terkait pengembangan dan adopsi AI dalam penanganan COVID-19 di Jakarta, Selasa.
Anto mengatakan pihaknya berupaya dalam mewujudkan perkembangan AI di Indonesia dengan cara bertukar pikiran dengan sesama negara yang sedang mengembangkan AI.
Dia menyebutkan tujuan awal AI diciptakan adalah membuat proses dalam kehidupan berjalan lebih cepat, akurat, dan murah.”Hanya saja untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan data yang sangat banyak. Tanpa data kita tidak bisa apa-apa,” ujar doktor lulusan Nagoya Institute of Technology, Jepang itu.
Menurutnya, penerapan AI memerlukan waktu yang sangat panjang hingga dapat digunakan oleh khalayak umum. Dia mengatakan riset dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilakukan komputasi tertentu supaya dapat diimplementasikan dan dibentuk menjadi sebuah sistem.”Selanjutnya adalah implementasi ke publik yang masih terdapat banyak masalah, seperti etika serta komunikasi dengan kalangan tertentu, misalnya kedokteran, harus betul-betul dibina dan dirintis,” imbuhnya.
Meski demikian, dia menyatakan bahwa AI hanyalah sekadar peranti yang tidak bisa dijadikan patokan sepenuhnya untuk mengambil keputusan.
Karena itu dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah percaya dengan suatu gambar atau video karena AI sudah berkembang dan mudah digunakan, salah satunya untuk menyunting foto dan video.
sumber : Antara
Sumber: Republika