Pihak berwenang Swedia telah menyetujui protes yang melibatkan pembakaran Taurat dan Alkitab di luar Kedutaan Besar Israel di Stockholm.
STOCKHOLM — Pihak berwenang Swedia telah menyetujui protes yang melibatkan pembakaran Taurat dan Alkitab di luar Kedutaan Besar Israel di Stockholm. Keputusan itu pun langsung menuai kontroversi dari banyak pihak, terlebih lagi belum lama ini pembakaran kitab suci umat Islam dilakukan.
Menurut laporan Radio Sveriges, seseorang yang telah mengajukan permohonan untuk mengadakan pertemuan publik pada Sabtu (15/7/2023). Pertemuan ini dilakukan dalam rencana membakar kitab suci dan telah mendapatkan izin dari kepolisian.
Persetujuan ini pun langsung ditanggapi dengan keras oleh Kongres Yahudi Eropa (EJC). Kelompok itu mengatakan pada Jumat (14/7/2023), sangat mengutuk keputusan otoritas Swedia.
“Tindakan provokatif, rasis, antisemit, dan memuakkan seperti ini tidak memiliki tempat dalam masyarakat beradab mana pun,” kata Presiden EJC Ariel Muzicant dalam pernyataannya dikutip CNN.
Muzicant mengatakan, menginjak kepekaan agama dan budaya terdalam dari orang-orang adalah ekspresi paling jelas. Tindakan itu mungkin untuk mengirim pesan bahwa minoritas tidak diterima dan tidak dihormati.
“Tindakan ini, berdasarkan argumen kebebasan berbicara yang berkerut dan bermuka, merupakan aib bagi Swedia dan pemerintahan demokratis mana pun yang pantas disebut harus mencegahnya,” kata Muzicant.
Presiden Israel Isaac Herzog juga mengutuk keputusan otoritas Swedia. “Saya dengan tegas mengutuk izin yang diberikan di Swedia untuk membakar kitab suci. Sebagai Presiden Israel, saya mengutuk pembakaran Alquran, yang suci bagi umat Islam di seluruh dunia, dan sekarang saya patah hati karena nasib yang sama menunggu Alkitab Yahudi, kitab abadi orang-orang Yahudi,” katanya.
Pada akhir Juni, seorang pria membakar Alquran di luar sebuah masjid di ibu kota Swedia, memicu protes kekerasan di kedutaan Swedia di Baghdad. Polisi menyatakan saat itu, keputusan untuk mengizinkan protes itu dibuat sesuai dengan hak kebebasan berbicara.
Sumber: Republika