Jumat, 17/05/2024 - 08:33 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Legislator: Pemprov DKI Harus Terapkan Satu Kendaraan Tiap KK

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Raya Gatot Subroto, Jakarta. Legislator minta Pemprov DKI untuk menerapkan kebijakan satu kendaraan per keluarga.

ADVERTISEMENTS
QRISnya satu Menangnya Banyak

 JAKARTA — Anggota DPRD DKI William A. Sarana meminta Pemerintah Provinsi DKI menerapkan aturan per kepala keluarga (KK) satu kendaraan bermotor untuk menekan polusi udara di Jakarta.

ADVERTISEMENTS
Bayar PDAM menggunakan Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Aceh Selatan

“Perlu dikendalikan populasi kendaraan seperti penerapan satu KK satu kendaraan jenis pelat ganjil atau genap),” kata William di Jakarta, Senin (28/8/2023).

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat & Sukses ada Pelantikan Direktur PT PEMA dan Kepala BPKS

William menilai perlu adanya pembatasan bagi warga untuk mencegah pembelian mobil atau motor baru. Selain itu, menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga perlu bekerjasama dengan pemda daerah penyangga dengan mengeluarkan kebijakan sebagai pengendalian populasi kendaraan bermotor di Jabodetabek.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hardiknas dari Bank Aceh Syariah
Berita Lainnya:
Pak Prabowo, Penambahan Pos Kementerian akan Bebani Keuangan Negara

“Eksperimen kebijakan yang layak diuji, butuh evaluasi apakah efektif menurunkan kemacetan atau timbul masalah baru seperti plat palsu, pembelian kendaraan baru,” katanya.

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh

Sebelumnya, anggota DPRD DKI lainnya, Bambang Kusumanto mengemukakan perlu adanya perbedaan aturan bagi pemilik kendaraan manual maupun listrik.

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action

“Menurut saya tidak ada perbedaan signifikan antara orang memakai mobil konvensional maupun listrik, jadi alasan itu harus ada,” ujar Bambang dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

Dia juga menambahkan adanya aturan pajak progresif supaya dihilangkan lantaran banyak orang yang menghindar untuk membayar. Terlebih adanya, sistem tilang elektronik (ETLE/Electronic Traffic Law Enforcement) juga semakin menambah dana yang harus dikeluarkan para pengendara.

ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS

“ETLE juga orang jadi terkaget-kaget ketika sudah bayar pajak juga ternyata banyak pelanggarannya akhirnya dia menghitung dan tidak mau bayar,” katanya.

Berita Lainnya:
Pemprov DKI Gencarkan Pembatasan Kendaraan untuk Tekan Polusi

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat di hari kedua penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN terjadi penurunan volume lalu lintas hingga 4,69 persen.

“Pada 22 Agustus 2023 volume lalu lintas sebanyak 6.541.706 kendaraan per hari atau menurun sebesar 4,69 persen,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta.

Perhitungan ini menandakan berkurangnya 321.787 kendaraan jika dibandingkan 15 Agustus dengan volume lalu lintas sebanyak 6.863.493 kendaraan per hari.

sumber : Antara

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi