JAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan 13.206 mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang I Tahun Ajaran 2022/2023 lulus. Mereka akan diproyeksikan untuk mengisi kekosongan serta menggantikan guru-guru yang pensiun pada satuan pendidikan di berbagai daerah.
“Ini sejalan dengan visi program PPG Prajabatan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru secara kuantitas dan kualitas sehingga layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik demi terwujudnya Profil Pelajar Pancasila,” ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, di Jakarta, Sabtu (16/9/2023).
Selanjutnya, para lulusan PPG Prajabatan itu dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti rekrutmen guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) Tahun 2023. Di mana, rekrutmen guru ASN PPPK itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Kami akan senantiasa berkomitmen dan berjuang dalam mengawal agar lulusan PPG Prajabatan menjadi generasi baru guru Indonesia yang berkualitas dalam mendidik anak-anak Indonesia,” kata Nunuk.
Nunuk pada kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi atas perjuangan dan semangat para guru yang berhasil lulus menjadi guru profesional. Dia mengaku senang untuk menyambut lahirnya guru-guru yang akan membawa perubahan pada pendidikan di Indonesia. “Saya sangat senang menyambut lahirnya guru-guru yang akan membawa perubahan pada pendidikan di Indonesia,” ungkap Nunuk.
Apresiasi juga dia berika kepada Panitia Nasional, Koordinator Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pelaksana program PPG, dosen, guru pamong serta seluruh pihak yang telah mengawal dan bekerja keras membantu proses penyelenggaraan PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2022/2023.
“Tentunya dalam mengawal proses ini sampai selesai, kita melibatkan banyak pihak yang tiada henti bekerja untuk memastikan calon-calon guru yang berkualitas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih tak terhingga, kepada semua pihak yang mendukung dan mengambil peran,” kata dia.
Guru Jadi Fokus Seleksi CASN 2023
Sementara itu, Kemenpan-RB menyebutkan, pengadaan ASN tahun ini difokuskan pada pemberian ruang untuk pemenuhan PPPK dan jabatan-jabatan pegawai negeri sipil (PNS) secara terbatas. Jabatan PNS secara terbatas itu terdiri dari tenaga fungsional dosen dan PNS di bidang hukum.
“Untuk pengadaan ASN tahun ini kebijakan dari Kemenpan-RB selain kita akan memberikan ruang untuk PPPK, juga jabatan-jabatan PNS secara terbatas,” ujar Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Kemenpan-RB, Aba Subagja, dikutip Jumat (15/9/2023).
Aba menerangkan, jabatan-jabatan PNS secara terbatas yang dimaksud itu terdiri dari dua jabatan. Pertama, tenaga fungsional dosen. Dia menerangkan, ada banyak kekosongan tenaga fungsional dosen di perguruan-perguruan tinggi, bahkan di perguruan tinggi berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). Sebab itu, jabatan itu menjadi salah satu fokus pengisian formasi selain pengisian dosen PPPK.
“Tahun ini kita buka untuk mengisi gap PNS yang memang akan menduduki jabatan fungsional dosen. Selain itu juga ada dosen PPPK, khususnya bagi mereka yang memang sudah bekerja,” jelas dia.
Lalu, jabatan PNS berikutnya yang akan diakomodir pada seleksi calon ASN (CASN) tahun ini terkait dengan bidang hukum. Di mana, jabatan PNS di bidang hukum itu terdiri dari tenaga hakim, jaksa, hingga tenaga intelijen. Untuk tenaga intelijen termasuk di dalamnya tenaga intelijen keuangan.
“Jadi itulah jabatan-jabatan yang memang formasinya sudah kita siapkan. Ada 18.000 lebih yang memang nanti akan diisi dari CPNS,” terang Aba.
Selain jabatan-jabatan PNS terbatas di atas, seleksi CPNS tahun ini juga difokuskan untuk memenuhi PPPK, terutama untuk menuntaskan tenaga honorer yang mencapai jumlah 2,3 juta saat ini. Guru dan tenaga kesehatan menjadi jabatan yang diutamakan di dalam pemenuhan PPPK tahun ini. Barulah yang ketiga PPPK untuk tenaga teknis lainnya.
“Saat ini kita masih memiliki eks tenaga honorer dan juga tenaga non ASN yang jumlahnya kurang lebih ada 2,3 juta. Kemarin berdasarkan kebijakan Menpan-RB dan implementasinya oleh BKN, karena tingkat kelulusannya sangat rendah, sudah dilakukan reformulasi,” kata dia.
