Senin, 26/02/2024 - 01:09 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

ASIAINTERNASIONAL

Calon Menhan Korsel Janji Hukum Tegas Korut Jika Terjadi Provokasi

ADVERTISEMENT

Bendera Korea Selatan dan Korea Utara. Ilustrasi

ADVERTISEMENTS
Isra' Mi'raj

 SEOUL — Calon menteri pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik pada Rabu (27/9/2023) berjanji akan “menghukum dengan tegas” Korea Utara jika terjadi provokasi militer dan memperingatkan bahwa rezim tersebut akan berakhir jika mereka melakukan serangan nuklir.

ADVERTISEMENT
Hari Pers Nasional

Shin, seorang anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat berkuasa yang pensiun sebagai jenderal Angkatan Darat bintang tiga dan dikenal karena keahliannya dalam kebijakan pertahanan dan operasi militer, menyampaikan pernyataan itu dalam sidang pengukuhannya di Majelis Nasional.

ADVERTISEMENT
Berita Lainnya:
Oposisi Putin Yakin Navalny Dibunuh

“Saya akan membangun postur pertahanan kuat yang membuat musuh kewalahan,” kata Shin, mencatat bahwa Korut terus mengancam Korsel dengan berbagai provokasi militer dan persiapan uji coba nuklir.

ADVERTISEMENT
KUR Syariah Bank Aceh

“Jika Korut mengupayakan serangan nuklir, maka rezimnya akan berakhir.”

ADVERTISEMENT
Bayar Tol dengan Pengcard

Shin, yang juga dikenal sebagai pendukung vokal dari upaya Presiden Yoon Suk Yeol untuk meningkatkan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat (AS), berjanji untuk lebih memperkuat aliansi mereka.

ADVERTISEMENTS
Mari Berbagi dengan Action

“Saya akan memperkuat latihan dan pelatihan gabungan Korsel-AS,” kata Shin, seraya menambahkan bahwa dirinya juga akan mendorong perluasan kerja sama militer dengan negara-negara anggota Komando PBB dan negara-negara sahabat lainnya.

Berita Lainnya:
Lagi, Korea Utara Tembakkan Beberapa Rudal Jelajah

Mengingat adanya kesulitan militer dalam merekrut anggota baru, Shin mengatakan dirinya akan mengembangkan sistem tempur masa depan, seperti sistem berbasis kecerdasan buatan, dan memperbaiki kondisi kerja untuk prajurit junior.

Sidang pengukuhan di parlemen pada umumnya dipandang sebagai sebuah formalitas karena penunjukan resminya tidak memerlukan dukungan dari Majelis Nasional.

Di Korsel, perdana menteri merupakan satu-satunya jabatan Kabinet yang memerlukan persetujuan parlemen.

 

sumber : Antara

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENT

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi