Ilustrasi proyek strategis nasional di sektor energi.
JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak semua proyek strategis nasional (PSN) sektor energi bakal rampung pada 2024 atau sebelum pergantian masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah tengah mengevaluasi seluruh keberlangsungan PSN dan akan menerbitkan peraturan terbaru ihwal kelanjutan proyek tersebut.
Mengacu kepada Peraturan Menko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, sedikitnya ada 210 PSN yang tengah digarap. Dari jumlah itu, terdapat 16 proyek PSN sektor energi yang menjadi pekerjaan pemerintah. Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPI), Wahyu Utomo, mengatakan, perencanaan pembangunan di sektor energi sangat detail dan komprehensif.
“Jadi, kalau pertanyaannya 2024 rampung, maka tidak semuanya rampung,” kata Wahyu kepada Republika.co.id, Selasa (31/10/2023).
Wahyu menuturkan, setidaknya yang dikejar oleh pemerintah terhadap ke-16 proyek tersebut adalah dari aspek pembiayaan dan perizinannya yang harus tuntas. Oleh karena itu, nantinya akan terdapat beberapa penyesuaian terhadap PSN di sektor energi.
Dalam waktu dekat, Kementerian Koordinator Perekonomian juga akan menerbitkan Peraturan Menko Perekonomian terbaru. Peraturan tersebut nantinya akan menjelaskan mana proyek yang akan rampung pada tahun 2024 dan mana yang masih akan berlanjut hingga berganti pemerintahan.
Namun, kata Wahyu, peraturan tersebut tidak hanya khusus membahas PSN di sektor energi melainkan keseluruhan sektor. “Ya, tunggu saja nanti disampaikan Permenko-nya. Ya, (untuk) seluruh sektor,” katanya.
Pada September lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan, PSN di sektor energi yang akan diresmikan terdekat adalah pembangunan pabrik Katalis Merah Putih. Proyek pabrik Katalis Merah Putih ini digadang-gadang bisa menghasilkan katalis untuk memproduksi green fuel sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan energi baru terbarukan. Nilai proyek ini tercatat mencapai Rp 286 miliar.
Sumber: Republika