Ubah Aturan Demi Melanjutkan Kekuasaan, Jokowi Akhirnya Berubah Dari Merakyat Menjadi Otoriter

Dia menjelaskan bahwa ada empat indikator praktik negara otoriter yang dapat ditemui dan dirasakan.

Pertama diingkarinya aturan main demokratis dengan adanya keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk memenangkan salah satu calon dan munculnya wacana dari pemerintah untuk membuat presiden dapat menjabat dalam tiga periode.

Kedua, kelompok oposisi semakin lemah. Hal ini seiring masuknya dua rival Joko Widodo di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dalam struktur pemerintahan.

“Ketiga pembiaran terhadap kekerasan. Itu terjadi pada penolakan Omnibus Law dan juga penolakan revisi UU KPK,” sambungnya.

Sementara indikator yang keempat adalah adanya ancaman terhadap kebebasan sipil yang dapat dilihat dari teror terhadap para aktivis yang sampai saat ini kasusnya belum juga tuntas.

Hal ini terjadi ketika konsolidasi oligarki tidak diikuti dengan konsolidasi publik, sehingga para oligarch tidak memiliki penantang.

“Hal tersebut semakin nyata ketika kita berefleksi terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang keluar tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, mulai dari New Normal hingga Omnibus Law dan pemaksaan diselenggarakannya pemilu,” tegasnya.

Menurut Wijayanto, sudah saatnya pemerintah kembali mendengarkan suara rakyat.

Pemimpin-pemimpin yang terpilih tidak seharusnya memunggungi demokrasi dan mengutamakan aspirasi rakyat.

“Apalagi,  aspirasi rakyat terutama dalam saluran digital, terhambat dengan adanya pasukan siber,” tegasnya.

Berikut 29 Tanda-tanda Pemerintah Otoriter Menurut YLBHI:

1. Membuat PP Pengupahan yang bertentangan dengan UU (2015)
2. Memperlemah (Kemungkinan Adanya) Oposisi dengan Mengacakngacak Parpol melalui Melawan Hukum Putusan MA: Golkar (2015).
3. Memperlemah (Kemungkinan Adanya) Oposisi dengan Mengacakngacak Parpol melalui Melawan Hukum Putusan MA: PPP (2016).
4. Membiarkan Pembantunya Membangkang terhadap Putusan MK (2016).
5. Membatasi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Melalui PP 60/2017 yang Bertentangan dengan UU 9/1998 (2017)
6. Perppu Ormas Membubarkan Ormas Tanpa Pengadilan (2017).
7. UU 5/2018 tentang Perubahan atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan.
8. Permendagri 3/2018 tentang tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian/SKP (2018).
9. Hak Tidak Memilih/Golput dijerat UU Terorisme dan UU ITE (2019).
10. Penggunaan Pasal Makar oleh Kepolisian Secara Sembarangan.
11. Melegalkan Kriminalisasi Pemilik Hak atas Tanah dengan Dalih Komponen Cadangan (2019).
12. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan.
13. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan: Polri.
14. SK Menkopolhukam No. 38/2019 tentang Tim Asistensi Hukum (2019).
15. Menyetujui SKB tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka
16. Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara (2019).
17. Pemberangusan Masif Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
18. (2019)
19. Pemerintah memasukkan/setuju pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKUHP (2019)
20. Operasi Militer Ilegal Di Papua (2019).
21. Pemadaman Internet di Papua (2019).
22. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Penelitian (2019).
23. Mengabaikan Partisipasi Publik dalam Rencana Pemindahan Ibukota Negara (2019).
24. Meminta BIN dan Polri untuk Menangani Ormas yang Menolak Omnibus Law (2020).
25. Berkehendak Menjalankan Darurat Sipil (2020).
26. Membiarkan Anak Buahnya Melawan Putusan MK untuk Mengkriminalkan “Penghina” Presiden (2020).
27. Membangkang terhadap Putusan MA tentang BPJS (2020).
28. Berkehendak Bisa Mengubah UU dengan PP (2020).
29. Pemberangusan Hak atas Kebebasan Berpendapat (2020).
30. BIN Ikut Campur Diskusi Di Kampus (2020)

Banda Aceh

13.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

27 °C

Berawan

Bali

13.00 WITA

31 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Jambi

12.00 WIB

32 °C

Udara Kabur

Kalimantan Barat

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Selatan

13.00 WITA

35 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

14.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

13.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Lampung

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Palu

14.00 WITA

28 °C

Cerah Berawan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Riau

12.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Sumatera Utara

13.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

13.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

36 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

13.00 WIB

36 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)