Minggu, 25/02/2024 - 21:26 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

ACEH

Pemkab Aceh Jaya Bebaskan PBB untuk Masyarakat Miskin Ekstrem

ADVERTISEMENT

HARIANACEH.co.id|Calang – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berencana membebaskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk masyarakat miskin ekstrem di kabupaten setempat melalui rancangan qanun (peraturan daerah) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

ADVERTISEMENTS
Isra' Mi'raj

“Kalau pada Januari 2024 mendatang Aceh Jaya akan memiliki qanun baru tentang pajak, di sana juga membebaskan pajak bagi masyarakat miskin ekstrem,” demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Jaya, T. Reza Fahlevi, Selasa (05/12/2023).

ADVERTISEMENT
Hari Pers Nasional

Langkah tersebut, bagian dari kebijakan Pemerintah Aceh Jaya terhadap keberpihakan pada rakyat, salah satunya membebaskan pajak bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

ADVERTISEMENT

Karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk membayar pajak karena dengan pajak tersebut bisa membangun daerah, apalagi saat ini anggaran terus menipis.

ADVERTISEMENT
KUR Syariah Bank Aceh
Berita Lainnya:
AKBP Eko Purwanto Sampaikan Pesan Pemilu Damai Usai Salat Subuh Berjamaah

“Kami mengajak kepada kita semua untuk sama-sama membayar pajak, karena pajak juga digunakan untuk membangun daerah, termasuk membiayai tempat ibadah, jalan-jalan usaha tani dan dayah, mari beribadah dengan cara membayar pajak,” katanya.

ADVERTISEMENT
Bayar Tol dengan Pengcard

Sementara itu, Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, Zulfadhli menyampaikan, dalam rancangan qanun Aceh Jaya tentang pajak kabupaten dan retribusi kabupaten pasal 10 huruf h disebutkan hal yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan masyarakat kategori miskin ekstrem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ADVERTISEMENTS
Mari Berbagi dengan Action

Kemudian, itu juga sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 menjelaskan bahwa semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyiapkan peraturan daerah.

Berita Lainnya:
Polisi Sukses Amankan Kampanye Terbuka Anies Baswedan di Aceh

“Untuk rancangan qanun pajak kabupaten dan retribusi Aceh Jaya kita sampai saat ini sudah dilakukan evaluasi Kemendagri maupun Kemenkeu, dan hanya menunggu turun dari Biro Hukum Provinsi Aceh, ditargetkan bulan ini bisa dilakukan pengesahan,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, dalam qanun pajak Aceh Jaya secara umum berpihak pada masyarakat, seperti pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrem dibebaskan, di samping sejumlah fasilitas publik lainnya.

“Itu juga menjadi usulan dari Sekretaris Daerah kita kalau untuk masyarakat ekstrem dibebaskan pajak bumi dan bangunan, maka kita berterima kasih kepada pihak DPRK Aceh Jaya yang telah membahas rancangan qanun tersebut,” tutupnya.

Artikel Pemkab Aceh Jaya Bebaskan PBB untuk Masyarakat Miskin Ekstrem pertama kali tampil pada HARIANACEH.co.id.

x
ADVERTISEMENT

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi