PDIP Resmi Cabut Laporan Rocky Gerung Terkait dugaan Penyebaran Ujaran Kebencian ke Jokowi

BANDA ACEH – DPP PDI Perjuangan resmi mencabut laporan terhadap akademisi Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Laporan yang dicabut itu terkait kasus dugaaan penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Joko WIdodo (Jokowi).

“Sudah saya cabut ya (laporan di Bareskrim),” kata Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Johannes Lumban Tobing kepada wartawan, Jumat (8/12).

Johannes menjelaskan, pencabutan laporan itu dengan menyerahkan surat kepada kepolisian, pada Senin 4 Desember 2023.

“Sudah diserahkan ke penyidik (surat permohonan pencabutan laporan kepolisian) Senin, tanggal 4 Desember 2023,” tegas Johannes.

Rocky Gerung sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat ke Bareskrim Polri. Walah satu pelapor dari Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Laporan itu diterima penyidik terkait dugaan pelanggaran tidak pidana Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian, yakni soal upaya Presiden Jokowi untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh.

Buntut kasus itu, Rocky Gerung juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Hal itu setelah kritikannya terhadap Presiden Jokowi, yang dinilai menghina, sehingga memunculkan polemik di masyarakat.

“Saya minta maaf atas keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan berlanjut tanpa arah,” ucap Rocky Gerung dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8).

Rocky mengaku kecewa jika kritik yang dia sampaikan berujung polemik. Padahal, itu hal yang biasa. Dia menduga kemarahan sebagian pihak itu karena tidak memahami perbedaan kritik dan dendam.

Ia juga menegaskan, dirinya tidak punya masalah pribadi dengan Jokowi. Soal kalimatnya yang dinilai kasar, Rocky punya alasan tersendiri. Dia menilai kalimat itu sesuai dengan konteks yang dipahami banyak orang.

“Di kampus saya pakai bahasa akademis, tapi di dalam kritik kebijakan saya pakai bahasa yang bisa dimengerti orang,” pungkasnya.