“Setiap ada hilirisasi, pasti ada larangan ekspor. Nah di situlah harus ada kesiapan trade diplomacy. Karena akan sangat lumrah ketika negara protes atau men-challenge kebijakan hilirisasi, dan itulah fakta yang kita hadapi dengan negara lain,” kata Faisal.
“Jadi kalau mau mengoptimalkan hilirisasi, tidak bisa bergerak parsial hanya bisnisnya saja. Investasi sendiri, perdagangan sendiri, diplomasi sendiri. Semuanya harus bersamaan. Itulah yang dilakukan negara-negara maju,” tambah dia.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa hilirisasi memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap produk yang dihasilkannya. Dia menyebutkan, nilai ekspor komoditas nikel hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS pada 2018. Setelah larangan ekspor dan hilirisasi diberlakukan, nilai ekspor nikel terus bertambah hingga mencapai 33 miliar dolar AS pada 2022.
Bahlil menerangkan, hilirisasi tidak hanya akan fokus pada komoditas nikel saja. Berdasarkan roadmap hilirisasi 2040, pemerintah menargetkan nilai investasi dari hilirisasi mencapai 545,3 miliar dolar AS pada 2040 yang berasal dari 8 bagian dan 21 komoditas.
Salah satu peluang hilirisasi di masa depan bisa dilihat dari PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan “harta karun” yang masih tersimpan di Grasberg Papua. Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diperpanjang dari 2018 hingga 2024, PTFI optimistis bisa menyetorkan hingga Rp1.200 triliun ke negara. Setelah 2024, PTFI pun masih yakin mampu menyetorkan sekitar 4 miliar dolar AS atau Rp62 triliun setiap tahunnya.
PTFI, yang merupakan perusahaan tembaga terbesar di Indonesia, bisa memanfaatkan hilirisasi tembaga seiring tingginya permintaan kendaraan listrik. Pasalnya, kebutuhan tembaga diprediksi akan meningkat hingga empat kali lipat lebih besar jika dibandingkan kendaraan konvensional.
“Untuk baterai kendaraan listrik, komposisi tembaga cukup signifikan sekitar 10,8 persen, ini juga sangat krusial. Kita harus punya cadangan tembaga yang cukup kalau memang kendaraan listrik ini ke depan akan jadi salah satu backbone dari transisi kita ke depannya,” kata Vice President Government Relation and Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia, Harry Pancasakti, pada Desember 2023.
Sumber: Republika
