BANDA ACEH – Pengamat Politik Saiful Mujani menilai pemilu yang jujur dan adil bisa saja terjadi asalkan Presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ia mengakui usulan pemakzulan Presiden Joko WIdodo membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa berlangsung hingga Jokowi lengser.”Saya sebutnya proses pemakzulan bisa jadi sampai Oktober tahun ini ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai, oke.” jelas Saiful Muzani kepada awak media.
Namun Saiful Mujani mendesak pemakzulan tetap dilakukan untuk memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi tidak layak untuk dipilih.
“Tapi harus dilakukan, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang dekat dengan Jokowi yang didukung Jokowi enggak layak untuk dipilih,” tambahnya.
Menurut Saiful, selama ini juga telah terjadi penyimpangan masif terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat mengatasnamakan kelompok Petisi 100 bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kementerian Polhukam. Pertemuan tersebut terkait pembentukan Satgas Pemilu oleh Kemenko Polhukam.
Kelompok Petisi 100 menyampaikan usulannya agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan. Mereka beralasan bahwa publik menduga ada keterlibatan presiden dalam Pemilu 2024.
Kritikus Politik Faizal Assegaf mengatakan pertemuan membahas potensi kecurangan pemilu. Petisi 100 juga menyampaikan kepada Mahfud MD berdasarkan pendapat publik. Presiden Joko Widodo diduga terindikasi melakukan kecurangan pemilu dengan memanaatkan kekuasaannya.
Menurut Faizal mengatasnamakan Petisi 100, Presiden Joko Widodo harusnya dimakzulkan dari jabatan. “Ada teman-teman dari Petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakjulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden,” ucap Faizal.
