Rachmat Gobel: Solusi Tuntaskan Kemiskinan Bukan Bansos dan BLT, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

BANDA ACEH – Solusi terbaik memberantas kemiskinan di Indonesia adalah dengan menciptakan lapangan kerja, bukan dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) ataupun bantuan langsung tunai (BLT). Begitu kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel saat menghadiri acara Festival Pasar Pangan di Gorontalo, Jumat (2/2/2024). 

Belakangan pemberian Bansos dan BLT jelang hari pencoblosan menjadi sorotan lantaran dinilai untuk kepentingan Politik. 

Di sisi lain, Pemerintah menekankan Bansos dan BLT merupakan program untuk membantu masyarakat kurang mampu dari dampak el nino dan tingginya harga pangan.   

Gobel menilai, Bansos dan BLT bukan solusi untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya solusi yang tepat adalah menciptakan lapangan kerja.

Cara ini dinilai Gobel bisa mendorong masyarakat menjadi berdaya, bukan membuat masyarakat yang selalu menunggu bantuan. 

Ia mencontohkan saat dirinya terpilih menjadi wakil rakyat, sejumlah tempat di Gorontalo mulai dibenahi dan ditata untuk mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. 

Seperti pembenahan Danau Perintis. Dalam dua tahun terakhir danau yang berada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo itu menjadi salah satu obyek wisata terpopuler di kawasan tersebut.

Gobel menilai, pembenahan Danau Perintis yang sebelumnya tidak populer menjadi terpopuler membuat masyarakat sekitar berkembang. 

Masyarakat mulai membuat usaha kecil, membuat lahan di sekitarnya untuk area parkir kendaraan wisatawan, hingga lahirnya UMKM di daerah tersebut yang membuka lapangan kerja baru.

Menurutnya, hal ini perlu menjadi contoh agar ke depannya masyarakat tidak lagi mengharapkan Bansos ataupun BLT.  

“Pemberian Bansos, sembako, dan BLT itu sebenarnya bukan solusi memberantas kemiskinan. Solusi terbaik adalah dengan menciptakan lapangan kerja agar pengangguran berkurang,” ujar Gobel. 

Di sisi lain, Gobel juga meminta agar pemerintah daerah dapat berkreasi untuk meningkatkan kehidupan warga Gorontalo. 

APBD yang ada lebih banyak diprioritaskan kepada petani, nelayan, UMKM, dan pendidikan, bukan dipakai untuk mengganti mobil yang digunakan pejabat daerah. 

Jika hal ini terus dilakukan, maka akan sulit membuat Gorontalo lepas dari penilaian provinsi termiskin kelima di Indonesia.

Terlebih jumlah APBD Gorontalo terus meningkat, bahkan bantuan APBN dari pusat pun bertambah untuk provinsi itu.

“Di tengah masyarakat yang miskin, pejabatnya terus ganti mobil mewah dengan dana APBD. Seharusnya dana APBD diprioritaskan untuk berpihak kepada petani, nelayan, UMKM, dan pendidikan,” ujarnya.