JAKARTA — Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana segera mengesahkan Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum Nasional (Kurnas). Barisan Pengkaji Pendidikan (Bajik) menilai kurikulum itu tidak layak menjadi kurnas dan harus dievaluasi secara total dan menyeluruh.
“Kurikulum Merdeka belum layak menjadi kurikulum resmi nasional. Hal yang paling esensial yang harusnya ada dalam kurikulum resmi malah belum ada yakni kerangka kurikulumnya,” kata Direktur Eksekutif Bajik Dhitta Puti Sarasvati lewat keterangannya, Rabu (28/2/2024).
Puti menilai Kurikulum Merdeka masih compang camping dan banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Kurikulum resmi nasional, kata dia, harus berdasarkan filosofi pendidikan dan kerangka konseptual yang jelas dan tertuang di dalam naskah akademik. Di naskah akademik juga perlu dijelaskan berbagai argumen-argumen lain mengenai dasar-dasar pemikiran terkait kurikulum merdeka.
“Sampai saat ini Kurikulum Merdeka belum ada naskah akademiknya. Tanpa adanya naskah akademik ini sulit untuk memahami apa yang menjadi dasar pemikiran dari Kurikulum Merdeka,” kata Puti.
Kemudian, menurut dia, kurikulum resmi biasanya terdiri atas beberapa komponen. Contohnya, filosofi kurikulum yang melingkupi tujuan kurikulum dan prinsip-prinsip dasar kurikulum, kerangka kurikulum secara keseluruhan, dan bidang studi.
Di mana di setiap bidang studi harus ada tujuan yang lintas kelas, kerangka bidang studi, tujuan pembelajaran umum yang biasanya mencakup tujuan pembelajaran dalam 1 atau 2 tahun, dan tujuan pembelajaran instruksional, yang menjadi acuan dalam perancangan kegiatan harian.
“Ketika awal Kurikulum Merdeka diluncurkan bagian-bagian paling esesial yakni, filosofi, prinsip-prinsip dasar kurikulum, kerangka kurikulum belum dibuat. Karena itu, Kurikulum Merdeka harus dievaluasi secara menyeluruh sebelum diresmikan menjadi kurikulum nasional,” jelas dia.
Puti menyatakan, Kurikulum Merdeka baru dalam tahap uji coba dan sebagai kurikulum operasional saja. Sebagai kurikulum, Kurikulum Merdeka belum lengkap. Dia melihat kurikulum anyar itu baru memiliki dokumen Capaian Pembelajaran (CP), buku teks, dan beberapa panduan.
“Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum resmi sebenarnya belum lengkap. Bukan berarti tidak bisa dipakai. Tetapi secara dokumen kurikulum resmi, saya menganggap Kurikulum Merdeka belum selesai,” kata dia.
Puti mengaku pihaknya sudah membandingkan CP Kurikulum Merdeka dengan beberapa tujuan pembelajaran umum dalam kurikulum lain. Menurut dia, CP yang ada bisa digunakan, tapi masih perlu disempurnakan agar lebih mudah dipahami oleh guru. Kerangka bidang studi per mata pelajaran ada yang sudah baik ada yang sepertinya masih perlu direvisi.
Di dalam Kurikulum Merdeka disediakan CP yang pada dasarnya sama dengan apa yang disebut dengan tujuan pembelajaran umum yaitu berupa tujuan pembelajaran yang perlu dicapai siswa dalam waktu dua tahun atau setiap fase.
Dia melihat agak aneh Kurikulum Merdeka tidak menyediakan tujuan pembelajaran instruksional, yang di Kurikulum Merdeka disebut Tujuan Pembelajaran. Di dalam Kurikulum Merdeka, guru harus mendefinisikan sendiri tujuan pembelajarannya (TP).
“Sebenarnya sah-sah saja begitu, dengan syarat semua guru Indonesia sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk menerjemahkan CP. Faktanya, masih banyak guru yang kesulitan dalam hal ini,” kata Puti.
Pihaknya menilai masih ada pertanyaan terkait alasan Kurikulum Merdeka tak menyediakan TP Instruksional. Di beberapa kurikulum sejumlah negara, tujuan instruksional ith didefinisikan dengan jelas. Misalnya di dalam kurikulum Ontario, Australia, Singapura, dan Hongkong.
Menurut dia, itu bukan sebagai kebenaran mutlak yang harus diikuti guru tetapi sebagai acuan saja. Tetapi guru dapat menggunakannya untuk merancang asesmen dan kegiatan pembelajaran.
“Pada dasarnya guru professional punya hak untuk menginterpretasi kurikulum apapun, termasuk yang sudah menyediakan tujuan pembelajaran instruksional ini,” jelas dia.
