BANDA ACEH -Kritikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui sebuah tulisan merupakan sebagai bentuk perlawanan atas rusaknya bangunan koalisi akibat hasrat, nafsu, dan kepentingan keluarga Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, pesan Megawati yang ditulis di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi” sangat jelas bahwa lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam era Reformasi sangat dibutuhkan.
“Jangan sampai dirusak oleh hasrat dan keinginan pribadi sehingga larut dalam peran berbangsa dan bernegara. MK harus menjadi pengawal konstitusi atau The Guardian of Constitution,” kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Hari menilai, rusaknya pemerintahan saat ini bukan kesalahan PDIP semata. Mengingat, pemerintah merupakan bangunan koalisi, bukan hanya milik PDIP.
“Hasrat, nafsu dan kepentingan keluarga merusak koalisi. MSP (Megawati Soekarnoputri) berani mengutarakan lewat sebuah tulisan sebagai bagian dari menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai pembukaan UUD 1945,” pungkas Hari
