Kamis, 30/05/2024 - 16:20 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Dorong Hak Angket Usai Putusan MK, Pakar UGM: Yang Merusak Demokrasi Harus Bertanggungjawab

BANDA ACEH –  Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan soal sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. MK menolak seluruh gugatan terhadap hasil Pilpres.  Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menyampaikan ada beberapa hal yang masih perlu diperjuangkan usai putusan MK, 

ADVERTISEMENTS
ActionLink Hadir Lebih dekat dengan Anda

“Apapun itu tadi saya udah bilang putusan MK sudah diambil, perselisihan sudah selesai, putusan sudah diambil. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan?” katanya saat menyampaikan pandanganya di acara jumpa pers yang digelar Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM, Selasa (23/04/2024).

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses kepada Pemerintah Aceh

“Saya kira sekurang-kurangnya ada dua hal yang harus dilakukan oleh kita semua teman-teman sekalian,” sambungnya. 

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat & Sukses atas Pelantikan Pejabat di Pemerintah Aceh

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah tetap mengupayakan agar pihak yang merusak demokrasi saar pemilu mempertanggungjawabkan di depan hukum.

Berita Lainnya:
KPK Tak Segan Jerat Keluarga Syahrul Yasin Limpo dengan Pasal TPPU

“Yang pertama adalah rentetan dari itu nggak berakhir. Harus tetap diupayakan, siapa yang melanggar aturan hukum, siapa yang merusak penegakan hukum, siapa yang merusak demokrasi tetap harus dibawa ke pertanggungjawaban hukum,” ucapnya.

ADVERTISEMENTS
QRISnya satu Menangnya Banyak

Selain itu, dalam putusan MK, terdapat tiga hakim yang dissenting opinion. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa harus ada yang bertanggungjawab terhadap kejahatan demokrasi berupa bansos dan pengerahan aparat jelang Pemilu. 

ADVERTISEMENTS
Bayar PDAM menggunakan Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Aceh Selatan

“Dan saya kira penanggung jawabnya tentu saja adalah presiden. Jadi harus bertanggungjawab,” tegasnya.

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action

Oleh karenanya, Zainal menilai penting agar para anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket. Sebab proses yang keliru tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh
ADVERTISEMENTS

“Dan saya kira untuk alasan itu, harus kita dorong betul teman-teman di DPR untuk serius mengajukan angket, harus serius. Biar bagaimana pun itu esensi penting, tidak boleh dibiarkan proses yang keliru tanpa pertanggungjawaban,” tandasnya.

ADVERTISEMENTS

“Saya kira proses itu silakan berjalan. Teman-teman pengawasan Politik silakan melakukan langkah di situ. Plus pada saat yang sama saya kira ini catatan buat masyarakat sipil,” imbuhnya.

Berita Lainnya:
Pengamat: Ahok Punya Energi Besar untuk Bertarung di Pilkada DKI

Zainal mengungkapkan masyarakat sipil juga perlu melakukan konsolidasi untuk memperkuat kemampuan mengontrol pemerintahan.

“Nah maksud saya adalah ada kemampuan kita untuk mengingatkan dan melakukan perlawanan di titik itu dan kita harus bersiap sebenarnya. Bisa jadi ini masuknya musim dingin. Kalau musim dingin, kalau istilahnya film itu winter is coming brace yourself, jadi kita lah yang harus mempersiapkan diri untuk itu,” pungkasnya.

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi