Kamis, 30/05/2024 - 10:21 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

PSHK UII Nilai MK Putuskan PHPU Secara Independen

Suasana sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2024. PSHK FH UII menilai putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 sudah independen.

ADVERTISEMENTS
ActionLink Hadir Lebih dekat dengan Anda

 SLEMAN — Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. PSHK FH UII menilai putusan MK terkait bersifat final and binding sebagaimana dijamin di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses kepada Pemerintah Aceh

“Seluruh pihak harus menghormati, tunduk dan patuh pada putusan MK tersebut,” kata Peneliti PSHK FH UII Aulia Rachman Eka Putra dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4/2024).

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat & Sukses atas Pelantikan Pejabat di Pemerintah Aceh

PSHK FH UII memandang MK telah memutus PHPU secara independen dan imparsial dengan 8 hakim sebagaimana amanat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Karena dalam proses pemeriksaan perkara, pemberian pertimbangan hakim dan pengambilanputusan tidak memiliki potensi benturan kepentingan dengan para pihak yang berperkara.

Berita Lainnya:
Bongkar Aliran Uang SYL, Istri, Anak, Cucu Mantan Mentan dan Accounting Nasdem Tower Akan Dihadirkan sebagai Saksi

“Bahwa seluruh proses demokrasi dan hukum berkaitan dengan kontestasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 telah usai melalui putusan MK terkait PHPU tersebut,” ucap Aulia.

ADVERTISEMENTS
QRISnya satu Menangnya Banyak

Selain itu PSHK FH UII menilai putusan MK tersebut merupakan wujud dari pengawalan dan gerbang terakhir bagi pencari keadilan yang disediakan oleh Konstitusi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga tidak ada upaya hukum lain untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

ADVERTISEMENTS
Bayar PDAM menggunakan Aplikasi Action Bank Aceh Syariah - Aceh Selatan

PSHK FH UII menilai fakta hukum perihal dissenting opinion oleh 3 hakim MK yang menyatakan ‘perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara’ memberikan gejala bahwa sejatinya cita-cita Pemiihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luberjurdil) sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 masih harus digaungkan dan dikawal bersama-sama agar tetap terus kuat dan lestari.

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action
Berita Lainnya:
Anies Ingin Rehat Dulu Usai Pilpres, Belum Ada Rencana Masuk Partai 

Adanya catatan tersebut, PSHK FH UII merekomendasikan kepada pembentuk undang-undang yakni Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat agar menyempurnakan aturan mengenai netralitas aparatur negara, imparsialitas dan netralitas Presiden, dan pengaturan pembagian bantuan sosial agar tidak ada keragu-raguan sedikitpun terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum. 

ADVERTISEMENTS
PDAM Tirta Bengi Bener Meriah Aplikasi Action Bank Aceh
ADVERTISEMENTS

“Kedua, kepada Penyelenggara Pemilihan Umum yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar melanjutkan komitmennya dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga secara substansial untuk mewujudkan Pemilu yang Luberjurdil,” ungkapnya.

ADVERTISEMENTS

Sumber: Republika

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi