BATAM– PT Pos Indonesia (Persero) menjaga komitmen menjalani amanah pemerintah dalam melakukan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako. Bahkan, penyaluran tetap dilaksanakan meskipun mengalami banyak kendala cuaca di wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).
Perusahaan yang dikenal dengan brand Pos IND itu, tetap menunjukkan komitmen tersebut ketika menyalurkan dana bansos PKH dan sembako di salah satu wilayah 3T yaitu Batam, pada awal Mei 2024. Sepanjang periode ini Pos Indonesia sudah melaksanakan penyaluran bansos tahap pertama dan kedua di wilayah tersebut.
Menurut Kepala Kantor Pos Batam, Hemat, Pos Indonesia menargetkan penyaluran dana bansos PKH dan sembako kepada 18.439 keluarga penerima manfaat (KPM).
“Sebanyak 18.439 KPM itu tersebar di 12 kecamatan Kota Batam. Termasuk juga di pulau-pulau. Jadi di Kota Batam ini ada tiga kecamatan yang penerimanya berada di pulau-pulau, yakni Belakang Padang, Bulang, dan Galang,” ujar Hemat, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (13/5).
Hemat pun mengaku banyak rintangan yang dihadapi pihaknya ketika melakukan penyaluran bansos PKH dan sembako di wilayahnya, terutama di tiga kecamatan yang berada di pulau-pulau tersebut. Salah satu rintangan yang dihadapi adalah hujan. Namun, hal tersebut tak menyurutkan semangat petugas Pos untuk menyalurkan bansos.
“Dari perjalanan pulau-pulau di perairan itu, kami terkadang menghadapi kendala cuaca. Kami sudah jadwalkan pembayaran ke lokasi, ternyata cuacanya hujan atau gelombang tinggi sehingga kami harus kembali. Itu yang menjadi kendala utama di daerah perairan, khususnya di Kota Batam,” katanya.
Dalam penyaluran bansos sembako dan PKH, Pos Indonesia menerapkan tiga metode. Salah satunya, metode penyaluran komunitas.
“Di komunitas, kami akan mendekati wilayah yang terdekat dari kediaman si penerima. Misalnya, di kelurahan, RW, atau RT. Sehingga penerima tidak jauh melakukan pencairan bantuan sosial ini,” ujar Hemat.
Kemudian, Pos Indonesia juga menerapkan metode lainnya seperti penyaluran lewat Kantor Pos. Termasuk di wilayah Batam. Setidaknya, ada 21 Kantor Pos yang tersedia di wilayah tersebut.
“Kedua, kami juga berada di loket-loket PT Pos Indonesia, yakni Kantor Pos yang tersebar di Kota Batam sekitar 21 kantor. Sebanyak 21 kantor tersebut juga bisa melakukan pembayaran atau pun pencairan dana bantuan sosial,” ucapnya.
Terakhir adalah metode door to door alias melakukan pengantaran bansos ke alamat rumah KPM. Metode ini digunakan bagi KPM yang kesulitan mengambil bantuan di Kantor Pos atau pun komunitas karena mengalami kendala seperti sakit, disabilitas, maupun lansia.
“Yang ketiga ini menarik. Kami punya pola pengantaran langsung ke alamat rumah penerima. Di antara penerima itu banyak juga yang sudah sepuh atau dalam kondisi sakit, sehingga tidak memungkinkan mereka datang ke komunitas atau pun Kantor Pos,” kata Hemat.
Dalam melaksanakan penyaluran bansos, Pos Indonesia juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar penyaluran bisa berjalan lancar. Salah satunya dengan pendamping PKH.
Peran pendamping PKH cukup penting dalam membantu kelancaran Pos Indonesia melaksanakan penyaluran bansos. Misalnya, mereka bisa membantu mencari alamat-alamat para KPM dan memberikan informasi kepada KPM yang mendapatkan dana bansos dari pemerintah.
“Kami sebagai pendamping selalu berkoordinasi dengan pihak Pos. KPM yang sudah ada di data Pos kami cari namanya. Sudah kami temukan, undangan diberikan, nanti beliau kami tentukan jadwalnya untuk melakukan pengambilan dana bantuan di Kantor Pos,” ujar pendamping PKH Meilianto.
Namun, ia juga tak memungkiri adanya kendala dialami ketika menyosialisasikan bantuan kepada KPM. Salah satunya, kesulitan menemukan rumah KPM karena masih banyak di antara mereka yang belum memiliki kediaman tetap.
“Kendala pasti ada. Terutama di wilayah Batam masih banyak ruli (rumah liar). Jadi KPM banyak yang sering berpindah-pindah rumah. Kami sebagai pendamping kesulitan mencari alamat yang kami tuju untuk memberikan bantuan kepada KPM. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau kecamatan untuk menemukan KPM yang sering pindah-pindah,” katanya.
