Rabu, 19/06/2024 - 00:56 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

BISNISEKONOMI

Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kemenperin: Impor Harus Sesuai Hukum

 JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan tanggapan mengenai penumpukan kontainer yang berisi berbagai macam barang di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Sebelumnya disebutkan, penyebab penumpukan kontainer tersebut merupakan kendala persetujuan teknis sebagai syarat mendapatkan perizinan impor.

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H dari Bank Aceh Syariah

Kemenperin menyatakan, hingga 19 Mei 2024, telah menerbitkan 1.766 pertimbangan teknis (Pertek) dari total 3.380 permohonan. Sedangkan sebanyak 1.603 permohonan sedang dalam proses, dan 11 permohonan ditolak.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Dilantiknya Daddi Peryoga sebagai Kepala OJK Provinsi Aceh

Adapun berdasarkan data pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dari 1603 permohonan yang sedang dalam proses tersebut, sebanyak 73,30 persen di antaranya telah dikembalikan ke pemohon. Salah satunya karena adanya kekurangan data atau belum melengkapi persyaratan sesuai pengaturan dalam Peraturan Menteri Perindustrian.

ADVERTISEMENTS
Menuju Haji Mabrur dengan Tabungan Sahara Bank Aceh Syariah

Sementara, berdasarkan data 17 Mei 2024, terdapat 1.743 Pertek yang telah diterbitkan. Lalu sebanyak 1.421 pengajuan Persetujuan Impor (PI) kepada Kementerian Perdagangan, dan 1.213 PI telah diterbitkan. Rata-rata persentase penerbitan PI oleh Kementerian Perdagangan sebanyak 69,5 persen.

ADVERTISEMENTS
ActionLink Hadir Lebih dekat dengan Anda

“Menjawab isu penumpukan barang di pelabuhan, kami sampaikan bahwa yang tidak memiliki dokumen perizinan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapatkan pertimbangan hukum dari aparat penegak hukum,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (20/5/2024).

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses kepada Pemerintah Aceh
Berita Lainnya:
Kemenperin: Penyelesaian Kontainer Tetap Lihat Kepentingan Industri

Langkah yang diambil, kata dia, tetap mengedepankan upaya kita guna menjaga industri dalam negeri dan investasi. Febri menyampaikan, penumpukan kontainer-kontainer di pelabuhan disebabkan oleh ketiadaan dokumen impor. 

ADVERTISEMENTS
Selamat Menunaikan Ibadah Haji bagi Para Calon Jamaah Haji Provinsi Aceh

Kemenperin juga menjelaskan, berbagai barang tersebut masuk langsung melalui Pusat Logistik Berikat. Maka, setelah aturan Lartas-nya diubah dari post-border menjadi border, barang-barang tersebut tertahan dan tidak bisa keluar dari pelabuhan.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat & Sukses atas Pelantikan Pejabat di Pemerintah Aceh

Terkait hal itu, ia menjelaskan Kemenperin ingin memperoleh data pemilik kontainer yang menumpuk di pelabuhan, agar bisa dilakukan pengecekan di proses internal dan dipercepat pemeriksaannya. Kemenperin menyampaikan perlunya melakukan cross check dengan teliti agar perizinan yang diberikan tepat sasaran dan tidak mengakibatkan banjir impor.

ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2024

“Ada kekhawatiran kontainer yang menumpuk tidak memiliki Pertek/Perizinan Impor (PI), atau bahkan memang tidak mengajukan permohonan setelah Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pertek untuk masing-masing komoditas sebagai pendamping Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dikeluarkan dan diberlakukan,” tutur dia.

ADVERTISEMENTS
ADVERTISEMENTS
Selamat dan Sukses kepada Pemerintah Aceh atas Capai WTP BPK

Ia menjelaskan, Kemenperin sebelumnya telah bersikap proaktif dengan mengusulkan pengaturan larangan dan pembatasan (lartas) dalam tiga kategori, yakni usulan Relaksasi Pengaturan Lartas terhadap 39 Pos Tarif/Harmonized System (HS), usulan Penambahan Pengaturan Lartas untuk total 67 Pos Tarif/HS, dan Usulan Perubahan pada Lampiran VII Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Permendag Nomor 3 Tahun 2024 sebagai barang komplementer, barang keperluan tes pasar, dan/atau barang untuk pelayanan purna jual (KTPPJ) dengan jumlah total keseluruhan sebanyak enam Pos Tarif/HS. Hanya saja, sambung dia, usulan relaksasi 39 Pos Tarif/HS tersebut tidak diakomodasi dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2024.

ADVERTISEMENTS
Top Up Pengcardmu Dimanapun dan Kapanpun mudah dengan Aplikasi Action
Berita Lainnya:
Stafsus BUMN Blak-blakan soal Politikus Masuk Jajaran Komisaris BUMN

Sementara, sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Permendag Nomor 36 Tahun 2023, Kemenperin telah merampungkan penyusunan regulasi pendukung dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) untuk komoditas-komoditas industri yang diatur, sesuai arahan dalam Rapat Terbatas. Kemenperin pun berupaya melayani seluruh pihak yang memerlukan Pertek bagi produk-produk tersebut dengan mengacu pada supply-demand nasional.

ADVERTISEMENTS
Bayar Jalan tol dengan Pencard

“Kemenperin telah memastikan penerbitan Pertek sesuai prosedur selesai dalam lima hari. Sedangkan untuk bahan baku, sejauh ini sangat lancar melalui proses penerbitan Pertek yang cepat, sehingga kami tidak pernah mendapat laporan dari Industri adanya kelangkaan bahan baku,” tegas dia.

ADVERTISEMENTS
x
ADVERTISEMENTS
1 2

Reaksi & Komentar

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا الكهف [20] Listen
Indeed, if they come to know of you, they will stone you or return you to their religion. And never would you succeed, then - ever." Al-Kahf ( The Cave ) [20] Listen

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi