Geger! Bupati Halmahera Utara Bubarkan Demo Mahasiswa dengan Sebilah Parang

BANDA ACEH – Bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Manery membubarkan para pendemo menggunakan sebilah parang saat sekelompok mahasiswa dan pemuda itu menggelar unjuk rasa di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.Sebelum mengejar massa dengan sebilah parang, Frans mengaku telah menegur massa aksi untuk kembali pulang, namun para pendemo tidak mengindahkan permintaan itu dan kembali orasi di agenda pleno KPU tersebut.

Menurut Frans, tindakan yang dilakukan itu bukan sebagai kepala daerah karena dirinya ketika itu berdalih tidak memakai atribut sebagai bupati.

“Sekali lagi saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama bupati, tapi atas nama pribadi,” katanya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Halut, Kantor BKAD, dan Kantor Bupati dan Hotel Marahai pada Jumat (31/5/2024) yang menjadi lokasi menginapnya artis ibu kota.

Puluhan mahasiswa menggelar refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara diwarnai dengan aksi penolakan kedatangan artis Ibu kota di antaranya Mario G Klau dan komika Mongol Stres yang akan menghibur masyarakat di Lapangan Do’Omu Matau kawasan pemerintahan pada Jumat malam.

Bupati Halut Frans Manery yang tidak terima dengan aksi massa kemudian mengejar para pendemo menggunakan sebilah parang.

Para pendemo langsung lari berhamburan saat mengetahui Bupati Halmahera Utara membawa sebilah parang dan mengejar mereka hingga berlarian ke rumah warga.

Aksi itu langsung direkam video dari para pendemo saat dikejar yang terlihat Bupati Frans Manery menggunakan kemeja putih dan didampingi dua orang pengawal.

Diketahui unjuk rasa yang dilakukan sekelompok mahasiswa itu, terkait momentum HUT ke -21 Kabupaten Halmahera Utara.

Sementara itu, Ketua GMKI Halut, Rivaldo Djini mengatakan, unjuk rasa itu sebagai bentuk keprihatinan atas gaji honorer tenaga kesehatan, hak-hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol-PP, cleaning service, dan Siltap Pemerintah desa di 196 Desa yang saat ini belum dibayar oleh Pemkab Halut.

Mahasiswa mengritik pemda setempat yang mengadakan acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota yang tentu memakan anggaran APBD yang cukup besar.

“Apakah mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas, alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar hutang yang tentu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Mereka meminta agar Pemkab Halut bijak dalam mengatur keuangan yang bisa menghasilkan PAD bukan justru membuat agenda yang menguras APBD.