TKMKB Aceh Supervisi dan Evaluasi Pelayanan Hemodialisis dan Katerisasi Jantung

MEULABOH – Mutu Pelayanan Kesehatan menjadi fokus di tahun 2024 dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan Wilayah I bersama Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Aceh melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Pelayanan Hemodialisis dan Katerisasi Jantung pada Selasa (11/09) di Aula Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Pelayanan Hemodialisis (HD) dan Katerisasi Jantung (Cath Lab) merupakan Pelayanan Kesehatan dalam Program JKN yang memiliki kebutuhan serta biaya yang cukup tinggi. Kualitas mutu serta kendali biaya harus dijaga agar pelayanan tersebut dapat terus berkelanjutan.

Deputi Direksi Wilayah I, Mohammad Iqbal Anas Ma’ruf, dalam sambutannya menyampaikan bahwa mutu dan biaya yang terkendali merupakan upaya agar program JKN dapat terus berlanjut. “Mutu layanan adalah concern dari BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan, Pembayaran yang dibayarkan kepada Fasilitas Kesehatan selayaknya memang untuk kebutuhan pasien/peserta JKN, kita harus memastikan Program JKN ini dapat terus berkelanjutan untuk kepentingan Peserta JKN meskipun isu defisit tetap mungkin terjadi sehingga dibutuhkan penguatan kendali mutu dan biaya“ tuturnya.

Kegiatan supervisi tersebut dihadiri oleh Ketua TKMB Provinsi Aceh dan juga Daerah, BPJS Kesehatan Wilayah I, pakar klinis, organisasi profesi, Rumah Sakit Daerah, serta Dinas Kesehatan yang ada di wilayah Meulaboh, Lhokseumawe dan Tapak tuan dengan agenda membahas pelayanan HD dan Cath Lab pada tiap Rumah Sakit Daerah perwakilan yang ada di Aceh.

Perwakilan Organisasi Profesi, Maimun Syukri, menyampaikan kondisi Pelayanan hemodialisis saat ini. “Kondisi HD yang terjadi saat ini adalah isunya sering merugikan bagi Rumah Sakit, namun hal ini bisa diatasi dengan meminta anggaran ke bupati ataupun ke dewan, mengajak stakeholders untuk visit ke Rumah Sakit untuk melihat Unit HD dengan harapan hal tersebut dapat diperoleh alokasi tambahan terhadap pelayanan HD selain dari alokasi dari dana JKN,“ Jelasnya.

Sementara itu, Saifudin Ishak, Ketua TKMB mengutarakan terkait pelayanan HD merupakan tindakan pelayanan unggulan pada program JKN . “Ketika ada demo yang meminta Provinsi Aceh untuk tidak ikut serta dalam Program JKN, saya menyampaikan, tentang tingginya kebutuhan HD bagi pasien, dan ini sangat dibutuhkan bagi Masyarakat Aceh. Dalam 1 minggu butuh 3 kali HD, dan 1 kali HD dengan biaya kurang lebih 1,4 juta, bagaimana nasib masyarakat aceh jika tidak ikut kontribusi dan bergotong royong dengan Program JKN, tentunya daerah tidak akan sanggup.“ Ujarnya.