Program JKA Wujudkan Kesehatan Merata bagi Warga Aceh

Oleh karena itu, Plt Sekda mengingatkan seluruh pemangku kebijakan terkait, bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mencari solusi guna mempertahankan keberlanjutan JKA.

“Mari kita curahkan pemikiran dan saran yang positif, dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan semangat gotong royong. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengurangi beban anggaran JKA dengan mengalihkan kelompok tertentu dari kepesertaan program,” ucap Diwarsyah.

Plt Sekda mencontohkan, jajaran PNS, P3K, TNI, POLRI dan pegawai perusahaan, dapat didaftarkan pada segmen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai melalui APBN. Diwarsyah menambahkan, program PBI APBN yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk menanggung penduduk miskin dan rentan miskin, juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Selain itu, sambung Diwarsyah, pendataan yang akurat terhadap penduduk meninggal maupun mereka yang pindah ke luar Aceh juga sangat penting untuk memastikan anggaran JKA benar-benar tepat sasaran.

“Kita juga harus mendorong penduduk yang tergolong mampu untuk mendaftar sebagai peserta BPJS pada segmen mandiri. Langkah-langkah ini, apabila kita lakukan bersama, Insya Allah akan memberikan dampak signifikan dalam efisiensi alokasi anggaran JKA. Kami optimis, kegiatan ini menjadi jalan bagi kita untuk menemukan solusi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh,” pungkas Plt Sekda Aceh.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh T Syarbaini, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr Munawar serta sejumlah pejabat lainnya. []